Skip to main content

Usai Terima Rekom, Eri - Armudji Siapkan Berkas Pengunduran Diri

Mediabidik.com  – Setelah menerima rekom resmi dari DPP PDIP, Eri Cahyadi yang saat ini menjabat Kepala Bappeko Surabaya dan Armuji sebagai anggota Komisi A DPRD Jatim, spontan mempersiapkan pengunduran diri dari jabatan masing-masing.

Kepada media ini, Armuji menyampaikan ucapa terimakasih kepada Ketua Umum PDIP dan seluruh jajaran DPP yang telah memberikan amanah dan tugas menjadi Bacawawali untuk pilkada Surabaya 2020.

"Saya mengucapkan terimakasih kepada Ibu Ketum dan seluruh jajaran DPP PDIP, karena saya tidak menyangka jika akhirnya mendapatkan rekom, karena tadi posisi saya sedang panen buah labu di kebun. Saya memang tidak melihat secara langsung, namun tiba-tiba anak-anak bersorak dan memberitahu kalau rekomnya kepada saya dan mas Eri," ucapnya kepada media ini via ponselnya. Rabu (02/09/2020)

Bagi Armuji, ini adalah amanah sekaligus tugas bagi dirinya sebagai kader partai yang harus dipertanggung jawabkan segala konsekuensinya kepada warga Surabaya.

Armuji juga menerangkan jika baru saja selesai mengikuti acara deklarasi pasangan calon PDIP Surabaya di taman Harmoni Keputih Surabaya bersama Tri Rismaharini Walikota Surabaya, yang juga Ketua DPP PDIP bidang kebudayaan.

Saat bertemu Eri Cahyadi, dirinya mendapatkan info jika pasangannya di Pilkada tersebut sedang menyiapkan proses pengunduran dirinya sebagai Kepala Bappeko Kota Surabaya.

"Mas Eri mengatakan jika sedang menyiapkan pengunduran dirinya sebagai Kepala Bappeko Surabaya, dan saya sendiri juga segera menyiapkan segala adiministrasi untuk pendaftaran ke KPU pada tanggal 4 besok," tuturnya. (pan)

Foto : Eri - Armudji usai mendeklarasikan diri di taman Harmoni Keputih. 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...