PKB Surabaya Dukung Rekom Bawaslu Hitung Ulang Surat Suara Pemilu

SURABAYA (Mediabidik) - DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Surabaya mendukung penuh surat rekomendasi Bawaslu Surabaya, agar digelar penghitungan ulang suara Pemilu 2019 di seluruh TPS di Surabaya.

Ketua DPC PKB Kota Surabaya, Musyafak Rauf mengatakan, karena banyaknya penggelembungan surat suara yang disinyalir dilakukan oleh PDI Perjuangan, maka PKB dan enam Parpol lainnya mendorong penuh agar secepatnya dilakukan penghitungan ulang.

"Hitung ulang di semua TPS yang ada di Surabaya." tegasnya kepada wartawan di Surabaya, Senin (22/04/19).

Ia menjelaskan, sebenarnya temuan kami dilapangan hanya 60 TPS atau Kelurahan yang terjadi kecurangan penggelembungan surat suara, namun rekomendasi Bawaslu malah menjelaskan hitung ulang suara di semua TPS yang jumlahnya 8.116 TPS di Surabaya.

Musyafak Rouf menambahkan, kecurangan penggelembungan hasil suara pemilu 17 April 2019 kemarin, bisa mencapai 32%, dari total 8.116 TPS yang ada di Surabaya. "Namun 32% ini jika dibiarkan jelas mencederai demokrasi." terangnya.

Dirinya mengatakan, PKB harus kencang mengawal hasil suara pemilu karena jika tidak maka pemenang tunggal dalam hal ini PDI Perjuangan Kota Surabaya akan semakin semena-mena terhadap kecurangan-kecurangan pemilu.

"Saat ini yang baru kita permasalahkan hasil suara Pileg, belum suara Pilpres. Namun jika teman-teman di parpol lain menemukan kecurangan suara Pilpres, ya monggo kita gugat juga suara Pilpres." ungkapnya. (pan)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...

Mediabidik.com

Search This Blog