Skip to main content

Bolak Balik Gagal Seleksi Dirut PD Pasar, Dewan Anggap Pemkot Pemborosan APBD

SURABAYA (Mediabidik) - DPRD Kota Surabaya mengkritisi proses seleksi dirut PD Pasar Surya oleh pemkot Surabaya yang tak kunjung terisi. Dewan Surabaya menilai pemkot tidak serius dalam menyelesaikan proses seleksi hingga tahap akhir.

Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya Vinsensius Awey menjelaskan, dengan tak terisinya Dirut PD Pasar Surya, walaupun sudah berkali-kali dilakukan proses seleksi dinilai Awey sebagai pemborosan APBD.

"Saya lihat ketidakseriusan Pemkot Surabaya dalam menangani PD Pasar, khususnya saya lihat anggaran untuk proses seleksi dirut itu juga tidak kecil, dan berkali-kali nyeleksi, tapi kenyataannya juga ketika tidak sesuai dengan selera ibu walikota maka hasil seleksi itu juga tidak menjadi pilihan," jelasnya saat ditemui wartawan di Gedung DPRD Kota Surabaya, Rabu (24/4/2019). 

Awey juga menilai dengan tak terisinya posisi dirut semakin menyebabkan pasar-pasar mengalami kondisi yang semakin tidak layak untuk berdagang, bahkan cenderung membahayakan. 

"Maka kita bisa melihat kondisi fisik yang ada sudah tidak layak dan cenderung membahayakan para pedagang," tuturnya.

Awey sebenarnya mengapresiasi proses seleksi yang dilakukan pemkot Surabaya dengan proses yang terbuka. Namun, ketika setelah dilakukan proses secara terbuka, Awey lantas mempertanyakan bagaimana kriteria yang cocok untuk mengisi jabatan dirut PD Pasar.

Diketahui, Pemkot Surabaya setidaknya sudah 3 kali melakukan proses seleksi.  Sekali seleksi perekrutan dianggarkan Rp 320 Juta. Hingga hari ini, posisi dirut diisi oleh Plt 

"Dan sampai hari ini berganti-ganti pimpinan, itu juga jadi kendala, jadi sekarang itu maunya pemkot itu seperti apa," pungkasnya.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...