Skip to main content

Pemkot Kurang Serius Atasi Banjir Surabaya Barat


SURABAYA(Media Bidik) - Rawannya banjir yang ada di wilayah Surabaya Barat, mendapat perhatian Wakil ketua DPRD Surabaya Masduki Toha dari fraksi FPKB yang secara tegas mengatakan jika Pemkot Surabaya masih kalah piawai dengan Pemkab Gresik yang berhasil mendapatkan proyek pembangunan tanggul dengan dana APBN disepanjang sungai Lamong.


Selama musim hujan tiba, masyarakat Surabaya bagian barat masih harus dihadapkan dengan masalah genangan air yang tinggi diwilayahnya, karena disamping menjadi tampungan debit air hujan yang diperparah oleh meluapnya sungai Brantas. Dan kondisi ini hanya bisa diatasi dengan pembangunan tanggul dan perbaikan drainase.
 
Masduki Toha menilai bahwa selama ini Pemkot Surabaya hanya memperhatikan beberapa wilayah di Kota Surabaya, utamanya pusat kota, sementara untuk bagian barat terkesan ada prilaku pembiaran.
 
"Bicara soal banjir yang selalu dikatakan sebagai genangan, seharusnya tidak hanya bicara di satu atau dua lokasi dan diekspose secara terus menerus, sementara masyarakat kami yang ada disini (Surabaya barat-red) seperti tandes, pakal, benowo, lakar santri, sambikerep, dll, masih harus menerima musibah genangan air yang cukup tinggi setiap tahunnya," Ucap Masduki. (8/2/15)
 
Dia juga memastikan bahwa Pemkot Surabaya tidak akan mampu membangun tanggul di sepanjang sungai Lamong, karena membutuhkan dana yang cukup besar. Untuk disarankan agar Pemkot Surabaya berkordinasi dengan BBWS yang merupakan instansi kepanjangan tangan pemerintahan pusat.
 
"Jangan hanya menunggu anggaran dari APBD, karena kemungkinan itu tipis, harusnya Pemkot Surabaya bisa menggandeng Balai Besar Wilayah Sungai (BBPWS) sehingga bisa di bantu oleh pusat dengan anggaran APBN, masalahnya dana yang dibutuhkan sangat besar," Tegasnya.
 
Masih Masduki, saya berharap Surabaya bisa seperti Kabupaten Gresik yang kini sedang membangun tanggul di dipinggir sungai Lamong dengan APBN, sehingga warga kota Surabaya di wilayah barat bisa terbebas dari ancaman banjir atau genangan tahunan. Kalau tidak dilakukan, maka menurut saya Pemkot Surabaya masih kalah piawai dengan Pemkab Gresik. (cox)
 



Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...