Agenda strategis itu membutuhkan sinergitas antara Pemerintah Kota, DPRD, TNI-Polri, dengan berbagai unsur masyarakat, diantaranya LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan), dan pengurus kampung RW dan RT.
Itu disampaikan Adi, yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, dalam forum silaturahmi dan buka puasa bersama dengan Forum Komunikasi LPMK, Rabu (20/4/2022) sore.
"Saya menekankan pentingnya penguatan sinergitas antara LPMK dengan Pemerintah Kota Surabaya, dengan DPRD Kota Surabaya, dengan kelurahan dan kecamatan, serta berbagai pihak yang lain," kata Adi Sutarwijono.
Acara itu dihadiri Staf Ahli Wali Kota bidang hukum dan politik, Afghani Wardani, serta Kepala Bagian Pemerintahan Arief Budiharto. Serta Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Surabaya-Karimunjawa, Indra Iswanto. Acara ditutup dengan tausiah Ramadan oleh KH Mas Yusuf Muhajir.
Adi menyambut baik atas kebijakan Wali Kota Eri Cahyadi, yang memperhatikan dan membangun relasi dekat dengan Forkom LPMK Surabaya.
"Kebijakan pembangunan dan pemulihan di berbagai sektor, yang dilancarkan Wali Kota Pak Eri Cahyadi, seperi pertumbuhan pelaku UMKM dan sektor ekonomi, telah membuka peran masyarakat dalam pembangunan kota. Termasuk, memperkuat peran LPMK, RW, dan RT," ujar Adi.
Sinergitas itu pula, lanjutnya, yang menjadi kunci keberhasilan Kota Surabaya berhasil melewati masa pandemi Covid-19 sejak Maret tahun 2020.
"Sekarang Surabaya telah berhasil menekan rendah angka positif Covid-19. Diantaranya berkat kontribusi LMPK, RW dan RT, yang telah bekerja keras membantu aparatur pemerintah kota, TNI dan Polri dalam menanggulangi pandemi Covid-19," kata Adi.
Sebagai lembaga yang merepresentasikan masyarakat, kata Adi, DPRD Kota Surabaya membuka ruang selebar-lebarnya bagi LPMK, RW dan RT untuk memecahkan persoalan-persoalan di lapangan.
"Mari kita tingkatkan sinergitas antara DPRD Kota Surabaya dengan unsur-unsur masyarakat, termasuk LPMK dan pengurus kampung, untuk mengawal pembangunan Surabaya," kata Adi.
Sebelumnya Ketua Forkom LPMK Sudabaya, Unsi Fauzi, melontarkan gagasan agar pengurus LPMK dan pengurus kampung, RT dan RW, menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
"Ini untuk memproteksi pengurus LPMK, RT, dan RW dalam menjalankan tugas. Kemarin saat pandemi Covid-19, ada sejumlah pengurus LPMK yang kami sebut gugur dalam tugas," kata Unsi.(red)
Comments
Post a Comment