Sekretaris DPC PDI Perjuangan Surabaya, Baktiono mengaku prihatin, program tersebut tidak terlaksana hingga hari ini.
"Ini bukan Prihatin lagi, jadi sangat ngenes karena nanti ini lebih susah anak-anak didik menerima program jalur mitra warga yang di tandai MBR," tegas Baktiono yang juga Anggota Banggar DPRD Surabaya ini. Kamis (21/4/2022).
Karena niat baik Walikota dan Wakil Walikota Surabaya untuk memberikan seragam sekolah sudah melampaui perda 12 tahun 2012. Yang kuotanya 5 persen, akan tetapi menyangkut MBR kuotanya lebih dari itu.
"Ada itikad baik Walikota dan Wakil Walikota, tapi dengan anggaran APBD Rp 10,3 triliun yang di sahkan 10 November 2021 lalu, ternyata tidak dilaksanakan sampai April 2022," ungkapnya.
Lanjut Baktiono, kenapa disahkan tahun sebelumnya, agar Dinas Pendidikan persiapan untuk melalui start Januari mengadakan seragam sekolah. Baik melalui UMKM dan pedagang lainnya.
Selain Walikota melibatkan UMKM, Baktiono juga mempertanyakan berapa kemampuan UMKM.
"Kalau bisa 100 persen ya silakan sampai target April. Tapi kalau kemampuannya hanya 50 persen, yang 50 persen harus di lelangkan. Dan anehnya sampai sekarang tidak ada aksi apapun. Termasuk di Komisi D," beber Baktiono.
Tak hanya itu, yang bikin miris, Komisi D DPRD Surabaya pimpinannya berasal dari fraksi PDIP. Bahkan, pihaknya sudah mengingatkan dalam rapat fraksi.
"Jadi mengingatkan lewat media biar tau kinerja nya. Kenapa baru sekarang akhir bulan April baru dikumpulkan semua. Apakah tidak tahu, PPDB nya di mulai kapan dan seragamnya dibagi kapan," cetusnya.
Ia menambahkan, seragam tersebut harusnya telah selesai bulan Juni lalu. Dan sudah ada perjanjian 2,5 tahun.
"Untuk ketua Komisi D kebetulan dari fraksi PDIP, saya sebagai sekretaris DPC PDIP Surabaya akan mengevaluasi kinerja. Kalau tidak ini akan membuat kegaduhan lagi," pungkas Baktiono. (red)
Comments
Post a Comment