Skip to main content

Komisi B Tidak Tau Dana Revitalisasi RPH Rp. 30 M

SURABAYA (Mediabidik) - Ketua Komisi B DPRD Surabaya Edi Rahmat tak mengetahui besaran anggaran yang dibutuhkan untuk revitalisasi PD Rumah Potong Hewan (RPH) hingga mencapai Rp. 30 M. Pasalnya, dalam rapat dengar pendapat di Ruang Komisi B, jajaran Direksi PD RPH tak menyebutkan nilai anggaran revitalisasi melalui dana penyertaan modal Pemkot Surabaya ke RPH."Saya tahunya justru dari wartawan," ujarnya ketika dikonfirmasi, Rabu (13/9)

Edi Rahmat mengaku dirinya memahami kondisi RPH saat ini. Namun, untuk penyertaan modal yang memerlukan dana sekitar Rp. 30 M, kalangan dewan harus mengetahui dahulu detail perencanaannya.

"Ya ngak bisa dong serta merta minta dana segitu, kita harus tahu seperti apa perencanaan dan pelaksanaannya," tegas Politisi Hanura.

Ia menyayangkan, dana sebesar Rp. 30 M tak dipaparkan langsung sewaktu pembahasan di DPRD. Padahal, pada saat rapat disebutkan permintaan bantuan dana tersebut. "Tidak disampaikan nilainya. Saya tak tahu kenapa?," tanyanya.

Edi meminta PD RPH tidak hanya menjadi jagal saja. Menurutnya, bagaimana caranya, perusahaan daerah milik Pemkot Surabaya itu mempunyai program penggemukan Sapi. "Saya pernah bicarakan lahan penggemukan ada di luar Surabaya," papar Sekretaris Komisi B.

Namun, menurutnya, jika di Kota Surabaya lebih cocok dan bagus tak menjadi masalah. Ia memperkirakan, pembahasan soal dana penyertaan dilakukan pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). "Tapi sekali lagi kita akan lihat, apa sesuai perencanaan," tandasnya.

Edi mengatakan, Komisi B DPRD Surabaya minggu depan akan melakukan sidak ke PD RPH di Pegirikan. Pihaknya ingin mengetahui langsung, apakah paparan perencanaan manajemen dalam pengembangan perusahaan. "Kita akan lihat Minggu depan, seperti apa yang akan dikerjakan,"pungkasnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Terima Rombongan DPRD DIY, Ketua DPRD Ajak Kunjungi Rumah Bung Karno

Mediabidik.com - Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono menerima kunjungan Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (4/2/2020) Kedua belah pihak mendiskusikan sinergi DPRD dengan media massa dalam memperkuat Demokrasi Pancasila. Turut dalam rombongan DPRD DIY adalah puluhan wartawan dari berbagai media massa.  Dalam kunjungan itu, tamu dari Kota Gudeg juga singgah dan melihat rumah kelahiran Bung Karno di Peneleh. Juga, rumah peninggalan HOS Tjokroaminoto, tempat indekos Soekarno muda bersama tokoh-tokoh pergerakan yang lain.  "Kota Surabaya dan Yogyakarta punya kesamaan. Surabaya tempat Bung Karno lahir, 6 Juni 1901, yang kemudian menjadi Bapak Bangsa sekaligus Presiden ke-1 Republik Indonesia. Dan, Yogyakarta tempat kelahiran Presiden ke-5 Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Adi Sutarwijono, Ketua DPRD Kota Surabaya. Rombongan DPRD DIY dipimpin Eko Suwanto, Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan. Men...