Skip to main content

Minimnya Kenaikkan Pajak Hotel dalam RAPBD 2015 Disoroti Dewan

Surabaya (Media Bidik) - Jelang berakhirnya  tahun 2014, anggota Komisi B (perekonomian) mepertanyakan jumlah pajak hotel yang ada di Surabaya. Anggota Komisi B Achmad Zakaria menilai, pendapatan pajak dari sektor pajak tidak sebanding dengan jumlah hotel yang ada.
Zakaria mengungkapkan, dalam APBD 2014 hanya Rp. 170.500.000.000. Sedangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015 hanya naik 5,57 persen atau menjadi Rp. 180.000.000.000.

"Itu yang patut dipertanyakan. Masak jumlah hotelnya terus bertambah tapi pajaknya hanya naik Rp. 9.500.000.000," ujar Zakaria, Rabu (29/10/2014).

Menurut Zakaria, melihat pesatnya pembangunan hotel di Surabaya, semestinya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah(DPPKD) dapat mengoptimalkan peluang tersebut untuk mendongkrak pendapatan dari pajak.

"Seharusnya Pemkot melalui dinas perpajakan dapat meningkatkan pendapatan disektor perhotelan. Apalagi, sekarang kan banyak hotel, restoran atau apartemen yang dibangun," sarannya.

Sementara itu berdasarkan data yang berhasil dihimpun jumlah hotel disurabaya mencapai ratusan yakni 120 hotel, yang terdiri dari jenis atau kelas bintangnya. Seperti hotel bintang lima ada enam hotel yaitu. Bumi Surabaya, Majapahit, Sheraton Surabaya, JW Marriott Shangri-La dan Singgasana.

Sementara hotel bidang empat ada 7 hotel terdiri dari Equator Surabaya, Novotel Surabaya, Hotel Tunjungan, Garden Palace, Somerset, Mercure Grand Mirama, Surabaya Plaza.  

Sedangkan hotel bintang 3 ada 9 hotel dan bintang 2 ada 6 hotel, yang paling banyak yakni hotel kelas melati yang  jumlahnya mencapai 82 hotel.(Topan)

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...