Dewan Setuju DLH Surabaya Tambah Truk Compactor

Mediabidik.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya telah menyiapkan anggaran untuk menambah pengadaan truk compactor atau kendaraan pengangkut sampah yang anti bau. Sebab, nantinya, semua truk pengangkut sampah akan diganti oleh truk compactor.

Seperti diketahui Kepala DLH Kota Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro Senin lalu (27/06/22) mengatakan, tahun 2022, DLH membeli 2 truk compactor dengan ukuran 10 meter kubik dan 2 unit untuk ukuran 6 meter kubik. Total pengadaan 4 kendaraan pengangkut sampah.

Saat dikonfirmasi soal ini, Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Elok Cahyani mengatakan, rencana DLH tersebut memang sedikit sempat dibahas di Komisi C. Namun menurut saya pribadi, penambahan truk compactor harus dibarengi dengan teknologi pengelolaan sampah.

"Saya dengar juga Pemkot Surabaya rencana beli alat Dryer ke ITS, yaitu alat untuk mengeringkan sampah agar dibakarnya cepat kering dan bisa menjadi pupuk. Jadi itu bisa menjadi solusi menekan bau sampah yaitu, truk compactor dan teknologi dryer," ujarnya, Jumat (01/06/22).

Ia menambahkan, secara pribadi saya setuju adanya penambahan truk compactor dan perlu alat Dryer yang kini masih proses pembuatan di ITS. Jika alat ini sudah bisa di pakai, tentu pengelolaan sampah di Surabaya lebih modern.

"Misalnya, sampah tidak akan menumpuk lebih lama, begitu sampah ke TPS langsung di Dryer atau dibakar dan limbahnya bisa bermanfaat untuk pupuk," ungkap politisi milenial Partai Demokrat.

Sementara Anggota Komisi C lainnya, Buchori Imron mengatakan, penambahan truk compactor memang sudah dibahas di Komisi C dan komisi setuju untuk ditambah.

"Jika perlu jangan hanya tambah truk compactor yang besar, tapi truk yang kecil juga sangat dibutuhkan, agar bisa masuk ke jalan-jalan kecil di pinggir Surabaya," kata Buchori Imron.

Mantan Ketua PPP Kota Surabaya ini mengakui, Komisi C sudah diajak bicara dengan DLH Kota Surabaya perihal penambahan truk compactor sekaligus anggaran untuk beli truk nya.

"Kami minta di Perubahan Anggaran Keuangan atau PAK tahun ini, anggaran untuk beli unit truk compactor sudah bisa direalisasikan. Untuk nilai rupiahnya saya masih belum tahu pasti, namun jika anggarannya cukup ya cepat terealisasi," pungkas Buchori Imron.

Seperti diketahui, hingga saat ini, DLH telah memiliki 49 unit truk compactor dengan ukuran 10 meter kubik dan 4 unit truk yang berukuran 6 meter kubik.

Meski demikian, DLH juga masih menggunakan kendaraan pengangkut sampah lama atau truk amrol. Terdapat 23 unit truk amrol dengan ukuran 14 meter kubik dan 16 unit truk dengan ukuran 8 meter kubik.(red)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Mediabidik.com

Search This Blog