Skip to main content

Komisi D Soroti Manajemen Keuangan dan Dirut RSUD Eka Candrarini yang Diisi oleh Plt

SURABAYAIMediabidik.Com– Komisi D DPRD Surabaya menggelar audiensi dengan manajemen Rumah Sakit Eka Candrarini guna membahas target pendapatan dan anggaran rumah sakit tersebut. Dalam pertemuan ini, anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi'i, menyoroti ketidakseimbangan antara penurunan target pendapatan dan peningkatan anggaran belanja yang dianggap tidak sejalan.

Sebelumnya, target pendapatan rumah sakit ditetapkan sebesar Rp105 miliar, namun angka tersebut kemudian diturunkan drastis menjadi Rp46 miliar. Di sisi lain, anggaran belanja justru melonjak signifikan dari Rp51 miliar menjadi Rp69 miliar. Dengan perubahan ini, total anggaran yang diajukan mencapai lebih dari Rp100 miliar.

Imam menilai adanya ketidakseimbangan dalam pengelolaan anggaran rumah sakit tersebut. Ia menegaskan bahwa penambahan anggaran harus dibarengi dengan strategi peningkatan target pendapatan agar keuangan rumah sakit tetap stabil.

"Ada ketidakcocokan antara penurunan target pendapatan dan peningkatan anggaran belanja. Penambahan anggaran seharusnya diimbangi dengan peningkatan target pendapatan," ujar Imam Syafi'i, Senin (3/2/2025).

Selain itu, Imam juga menyoroti pentingnya mendefinitifkan posisi Direktur Rumah Sakit Eka Candrarini, yang saat ini dijabat oleh Dr. Gigi Bisukma Kurniawati. Saat ini, Bisukma juga menjabat sebagai Direktur Utama RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH), sehingga dinilai kurang optimal dalam fokus kepemimpinan.

"Penting bagi rumah sakit untuk memiliki pemimpin yang fokus penuh dalam pengelolaan. Satu rumah sakit sebaiknya dipimpin oleh satu orang secara definitif agar kinerja dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal," tambahnya.

Dalam audiensi tersebut, Imam juga memberikan rekomendasi terkait kriteria pimpinan rumah sakit. Ia berharap posisi tersebut diisi oleh dokter umum, bukan hanya dokter gigi, guna memberikan kesempatan lebih luas bagi tenaga medis lainnya dalam mengemban kepemimpinan.

"Saya berharap pimpinan rumah sakit diisi oleh dokter umum agar kesempatan bagi tenaga medis lainnya lebih terbuka," pungkasnya.

Audiensi ini menjadi langkah awal dalam evaluasi manajemen keuangan dan kepemimpinan di Rumah Sakit Eka Candrarini. DPRD Surabaya berharap adanya perbaikan dalam tata kelola rumah sakit demi pelayanan kesehatan yang lebih optimal bagi masyarakat.(red) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...