Laksanakan PP 27/2020, DLH Surabaya akan Bangun TPS Sampah Spesifik

Mediabidik.com - Guna untuk mengantisipasi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah Spesifik (sampah elektronik) dimasyarakat, pemerintah pusat menerbitkan PP No 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik yang disosialisasikan, Rabu (15/6/2022) kemarin, di Kementerian Lingkungan Hidup. 

Agus Hebi Juniarto Kepala Dinas Lingkungan Hidup kota Surabaya mengatakan, sampah spesifik adalah sampah yang ada dampaknya mengandung B3 (bahan berbahaya beracun), seperti beterai, lampu, semprotan Baygon, kaleng cat dan lainnya. Itu seharusnya tidak dicampur dengan sampah domestik atau sampah rumah tangga. Dan itu harus dipisah. 

"Makanya ada peraturan pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 2020 tentang Sampah Spesifik, ini baru di sosialisasi kemarin, Rabu (15/6/2022) di Kementerian Lingkungan Hidup. Di PP nantinya di dalamnya juga pemerintah daerah harus berbuat?, kemudian kordinasi nya dengan pengusaha-pengusaha harus bagaimana." terang Kepala DLH, kepada BIDIK, Jum'at (17/6/2022). 

Mantan Kadis Perekonomian menjelaskan, contoh HP, HP ini yang rusak-rusak dan sebagainya tidak boleh dibuang ketempat sampah. Harusnya dipisahkan, karena sampah elektronik ini, termasuk sampah elektronik spec. 

"Itu nanti ada turunannya, termasuk peraturan menteri dan sebagainya. Bagimana nantinya sampah tersebut tidak mencemari lingkungan dan tidak mencemari manusia," jelas Hebi. 

Intinya, lanjut Hebi, bukan hanya tentang pengelolaan saja, pengumpulan, pengangkutan dan juga pemusnahannya bagaimana. Bukan B3, jadi untuk B3 pengelolaan masih dipusat, yang bisa melaksanakan hanya pemerintah provinsi. 

"Pemerintah daerah, pemerintah kota dan kabupaten hanya sebatas pengumpulan saja. Jadi, untuk pengangkutan dan pemusnahan itu kewenangan pemerintah pusat dan provinsi." papar Hebi. 

Untuk pelaksanaannya, Hebi menjelaskan, sebetulnya kan mulai tahun 2020, seharusnya secepatnya. Harus cepat, infonya Jakarta sudah melaksanakan tinggal dan tinggal kota kota dan daerah belum ada yang melaksanakan, karena di Jakarta pun belum ada petunjuk tentang itu. Makanya itu di buat PP, jadi kita tahun ini, sebisa mungkin kita siapkan tempat penampungan sampah sementara, pengelolaan sampah sementara untuk sampah spesifik. 

"Bisa juga nanti kalau sampah spesifik jumlahnya besar, kan bisa nanti ada pelayanan diangkut atau dijemput dirumah-rumah, misalnya ada TV, Kulkas, HP bekas yang tidak dipakai dan sebagainya. Itu bisa kita layani, rencananya seperti itu, tapi untuk detailnya belum tau. Untuk juknisnya PP ini, dari kementerian bagaimana. Kalau misalnya Perda muncul, kemudian ada peraturan menteri yang tidak sesuai kan repot. Jadi kita tunggu dulu yang dari menteri itu bagaimana, baru kita buat Perda supaya sinkron antara Perda, keputusan menteri sama PP nya." pungkas Hebi. (red)