Hal ini diungkapkan berdasar pengamatannya terhadap permasalahan carut marut pengadaan dan pendistribusian perlengkapan sekolah untuk siswa siswi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
"Masalah seragam MBR, sebenarnya tahun 2022 harus clear dan tidak perlu lagi pengadaannya diserahkan kepada perusahaan perusahaan besar, " tegas politisi Partai NasDem ini kepada media ini, Senin (27/6/2022), di Kantor DPRD kota Surabaya.
Hari mengakui, apabila memakai perusahaan besar, maka harga akan lebih murah, karena produksi dalam jumlah besar.
"Justru disini pembinaannya, saya pikir kalau benar UMKM sudah disiapkan, saya yakin bisa bersaing dengan perusahaan besar, " terangnya.
Yang menjadi masalah, apakah pembinaan UMKM ini berjalan sesuai yang diharapkan atau tidak?
"Saya melihat, ini sudah jauh dari harapan. Banyak sekali UMKM penjahit yang nganggur tidak ada kerjaan, " akunya.
"Kalau mereka semua dilibatkan, saya pikir Surabaya mempunyai potensi yang besar dalam peningkatan perekonomian masyarakat, "kata Hari.
Yang dikuatirkan adalah, kuota UMKM ini dibatasi, kemudian diberikan kepada perusahaan perusahaan besar yang ditunjuk Pemkot Surabaya.
Kalau hal ini dilakukan, berarti Pemkot sudah ingkar terhadap pencanangan UMKM sebagai salah satu wadah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kecil di Surabaya.
"Padahal, satu tahun ini UMKM sudah dibina sedemikian rupa, dan tentunya dengan anggaran yang tidak murah," sebutnya.
Terkait anggaran untuk pembinaan UMKM, Hari Santosa juga masyarakat untuk bersama-sama mengawasi, agar bisa terserap dengan baik namun tidak sia-sia dalam ketercapaian tujuannya.
Melihat carut marut ini, Hari sebagai lembaga pengawas juga melihat tidak ada koordinasi yang baik antara Dinas Pendidikan dengan Dinas Tenaga kerja, karena memang untuk produksi seragam adalah wewenang Dinas ketenagakerjaan.
Diketahui, jumlah perlengkapan sekolah yang harus didistribusikan sebanyak 46 ribu siswa siswi MBR, dengan total anggaran lebih dari Rp21 miliar.
Untuk ini, anggota Komisi D ini menyarankan agar Komisi D kembali memanggil pihak-pihak terkait untuk melaporkan perkembangan pengadaan dan distribusi perlengkapan sekolah.
"Di rapat terakhir dengan Komisi D, pihak pihak ini memang sudah menyatakan kesiapannya. Namun, sampai hari ini belum bisa dipertanggung jawabkan, "cetus Hari.
"Sekali lagi saya berharap agar Komisi D memanggil pihak Dispendik, Disnaker, terlebih Bappeko sebagai koordinatornya. Agar semuanya bisa menyampaikan secara jujur ketidak mampuan ini titiknya ada dimana, sehingga sama sama bisa mengatasi, dan jangan sampai hanya janji janji tapi kenyataannya masyarakat umum tidak mendapatkan hak nya, "tegas Hari Santosa menutup pernyataannya. (red)
Comments
Post a Comment