Wakil Ketua DPRD Surabaya Tinjau Pelaksanaan Rapid Test dan Swab Massal

Mediabidik.com - Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti melakukan sidak di lokasi rapid test dan swab massal di Kecamatan Gunung Anyar Surabaya, Rabu (3/6/2020).

Pemeriksaan ini merupakan hasil kolaborasi Pemkot dan Badan Intelijen Negara (BIN) yang menyasar berbagai lokasi untuk menggelar pemeriksaan secara massal. Dia hadir di lokasi untuk meninjau proses pemeriksaan tersebut.

Wakil rakyat dari PKS ini ingin memastikan apakah dalam pelaksanaan rapid test dan swab massal ini telah sesuai prosedur atau tidak. Pasalnya, dia menyebut dirinya mendapat laporan sempat ada antrean di lokasi.

Dia meminta pihak Kecamatan dan Puskesmas harus mengatur sedemikian rupa agar tidak sampai terjadi antrean yang panjang. Misalnya saja diatur menggunakan sistem shift.

"Teknis seperti itu bisa diatur oleh pihak kecamatan," ungkapnya.

Reni mengungkapkan, bantuan dari berbagai pihak seperti halnya BIN dan BNPB yang melakukan pemeriksaan massal di Surabaya memang sangatlah membantu dalam menangani pandemi ini. Sebab, sebelumnya memang tak dipungkiri peralatan di Surabaya yang sempat menghambat proses penanganan.

"Ini sangat membantu sekali," ungkap Reni menambahkan.

Pemeriksaan ini dilakukan di halaman Kantor Kecamatan Gunung Anyar, warga secara gratis dapat mengikuti pemeriksaan ini. Dengan catatan, ketika antre harus menerapkan physical distancing.

Dari informasi yang dihimpun di lokasi, hingga siang ada sekitar 500 orang yang dirapid kemudian didapati sekitar puluhan orang yang reaktif. Sebagaimana prosedur, BIN juga membawa mobil laboratorium untuk melakukan swab.

"Tidak hanya rapid test tapi juga mobil lab PCR," kata Prakoso, protokol kegiatan pemeriksaan BIN saat diwawancara di lokasi. (pan)

Foto : Reni Astuti saat meninjau lokasi rapid tes dan Swab massal di kelurahan Gunung Anyar.

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Mediabidik.com

Search This Blog