Penuhi Kebutuhan Hunian, DPRD Desak Raperda Pengelolaan Rumah Susun Komersial Segera Disahkan

Mediabidik.Com - Ketua Badan Pembuatan Perda (Bapemperda) DPRD Surabaya Josiah Michael berharap, Raperda Pengelolaan Rumah Susun Komersial segera disahkan menjadi Perda. Sebagai regulasi untuk memenuhi kebutuhan hunian warga Surabaya.

"Kita ingin secepatnya Raperda tersebut disahkan. Kita ingin tahun depan diundangkan," terangnya usai Rapat Paripurna pandangan Fraksi terhadap 4 Raperda baru, pada Kamis (23/12/2022).

Lebih lanjut Josiah mengatakan, Bapemperda DPRD Surabaya sudah selesai menyusun draft Raperda tersebut. 

"Sekarang akan diserahkan ke Pemkot untuk dipelajari walikota. Kemudian dikembalikan lagi ke DPRD. Kita berharap Pemkot segera merespon dikembalikan ke DPRD, supaya bisa segera dibentuk Pansus," imbuhnya.

Legislator Fraksi PSI tersebut menambahkan, Raperda Pengelolaan Rumah Susun Komersial akan mengatur diantaranya struktur pembangunan rumah susun.

"Kita berharap rusun tidak lagi 5 lantai, melainkan bisa 20 lantai. Ini untuk memenuhi kebutuhan hunian warga Surabaya yang sekarang jumlahnya sekitar 2,9 juta jiwa," jelasnya.

Menurut Josiah, para penghuni rumah susun nantinya, tidak hanya keluarga MBR. Melainkan juga untuk kelompok masyarakat khusus, misalnya keluarga muda yang belum mempunyai tempat tinggal.

"Mungkin mereka selama ini ngekos, atau masih tinggal dirumah mertua. Mereka bisa menyewa rusun khusus, kalau belum bisa membeli rusunami. Kalau sudah bisa ya pindah ke rusunami. Jadi rusunami itu golnya," jelasnya lagi.

Josiah juga mengatakan rusun khusus ini nantinya bisa menyediakan tempat komersial. Hasilnya nanti untuk menutupi defisit biaya operasional.

Raperda Pengelolaan Rumah Susun Komersial, Josiah mengatakan Raperda hunian yang layak bagi masyarakat kota Surabaya, juga perlu mendapat prioritas untuk secepatnya diselesaikan.

"Bedah rumah inikan tidak semua rumah di Surabaya bisa dilakukan. Karena melihat status tanah. Nanti kita akan atur tidak perlu memperhatikan status tanah," kata Josiah.

Josiah menambahkan, untuk status tanah yang bukan hak milik, bisa dilakukan bedah rumah lewat dana CSR dari perusahaan.

"Di Surabaya ini banyak developer, banyak perusahaan besar yang bergerak di bidang real estate. Mereka ini bisa membantu bedah rumah. Dan tugas pemerintah memfasilitasi itu," pungkasnya. (red)