Skip to main content

Dituding Menunda-nunda Sidang, PH Terdakwa Narkoba Amuk JPU Kejari Surabaya

Mediabidik.com - Dituding menunda-nunda persidangan, Deddy Arisan di jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Surabaya di amuk Boby Rahayaan penasehat hukum dari Arizal Gusti Fauzi bin Puji Kristanto terdakwa perkara narkotika. 

"Alasan saya marah-marah karena dari pihak kejaksaan mengantungkan hak dari terdakwa, kalau memang dia (terdakwa, red) bersalah tolong di dakwakan, melanggar pasal berapa sesuai Undang Undang Republik Indonesia." terang Boby kepada BIDIK, Senin (8/8/2022) 

Boby menjelaskan, persidangan dijadwalkan sudah satu bulan lalu, sudah masuk jadwal yang ketiga dan ketiga kali ini saya datang ada beberapa alasan. Pertama hakim pemeriksa perkara sakit, kedua ada rapat, ketiga sampai hari ini saya datang sakit lagi seperti itu. 

"Nah, artinya saya mau memastikan kepastian hukum dari terdakwa Arizal Gusti Fauzi seperti apa?." pungkasnya. 

Diwaktu yang sama Deddy Arisandi jaksa penuntut umum dari Kejari Surabaya saat dikonfirmasi mengatakan, sidang ditunda sudah dia kali ini, karena saya mendapat penetapannya dari minggu kemarin. 

"Kan saya menerima penetapannya pada saat sidang, kalau tanggal penetapannya pada tanggal sebelumya saya tidak tau." ucap Deddy. 

"Seharusnya sidang juga hari ini, ditunda lagi karena hakimnya sakit." imbuhnya. 

Berdasarkan kronologi nya, bahwa terdakwa Arizal Gusti Fauzi bin Puji Kristanto, pada pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Maret 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di depan Rumah Sakit Jiwa Jalan Raya Menur Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I. 

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (red) 

Teks foto : Dikawal dua petugas security PH Terdakwa Narkoba Arizal Gusti Fauzi labrak JPU Kejari Surabaya. 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...