Skip to main content

Pansus DPRD Surabaya Nilai Business Plan Yekape Belum Profit Oriented* 

SURABAYAIMediabidik.Com - Rapat Pansus dengan PT Yekape dan DPRKPP Surabaya hari Senin (13/1/2025) bertujuan memperjelas peran PT Yekape dalam menyediakan hunian terjangkau, termasuk hunian vertikal, serta memanfaatkan aset Pemkot Surabaya sebagai lahan pembangunan rusunami. Namun, muncul sejumlah tantangan, terutama minimnya minat terhadap rusunami karena lokasinya yang jauh dari pusat kota. Kondisi ini berbeda dengan luar negeri, di mana hunian vertikal biasanya berada di pusat kota.

Ketua Pansus Yekape Eri Irawan mencatat perlunya inovasi, seperti memanfaatkan aset Pemkot di tengah kota,"Contohnya eks pabrik Iglass di Ngagel, yang berpotensi dialihfungsikan menjadi rusunami. Inspirasi dari Jakarta, seperti model transit-oriented development (TOD) di Stasiun Tanjung Barat, juga dianggap relevan untuk diterapkan di Surabaya," kata Eri kepada pers seusai rapat pansus (13/1/2025).

Eri juga menyoroti pentingnya skema bisnis yang jelas untuk memastikan program ini menguntungkan, khususnya bagi Yekape. Perda yang mendukung Yekape menjadi profit-oriented sedang didorong agar pembangunan rusunami tetap terukur dan berkelanjutan. 

"Sebagai contoh, proyek rusunami di Wonorejo dengan konsep tiga lantai dan 24 unit, hingga kini hanya terjual kurang dari 50%, sementara biaya pembangunannya cukup tinggi. ini bukti nyata Yekape belum profit oriented," ujar Eri.

Pansus dewan juga menilai kebutuhan hunian vertikal sangat mendesak, mengingat rumah tapak semakin tidak terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Paradigma tentang rusunami perlu diubah agar tidak lagi dianggap hanya untuk masyarakat ekonomi rendah. Diharapkan rusunami menjadi pilihan utama bagi warga yang ekonominya meningkat setelah tinggal di rusunawa.

Namun, ditemukan kasus warga pindah dari rusunawa ke rumah tapak, bukan ke rusunami, yang menjadi catatan penting. Pemkot disarankan untuk memperbanyak rusun dan mempermudah akses ke rusunami. "Surabaya sebagai kota global perlu membatasi pembangunan rumah tapak untuk memperluas Ruang Terbuka Hijau dan mendorong hunian vertikal yang modern dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat," terang Eri.

Mewakili suara dewan, Eri menegaskan, konsep kota global berkelanjutan ini harus didukung dengan kebijakan yang mempercepat tren pembangunan hunian vertikal. Dengan lahan yang semakin terbatas, rusunami, rusunawa, dan apartemen menjadi solusi utama untuk memenuhi kebutuhan hunian di Surabaya.

Pemkot Surabaya juga didorong untuk mengembangkan program dan kebijakan strategis yang memudahkan warga, terutama dari kalangan menengah ke bawah, mengakses hunian vertikal. Selain itu, diperlukan inovasi dalam desain dan lokasi pembangunan rusunami agar lebih menarik bagi calon penghuni, seperti mendekatkan lokasi rusunami ke pusat kota atau mengintegrasikannya dengan fasilitas transportasi publik.

"Pendekatan TOD menjadi salah satu solusi yang relevan, di mana pembangunan rusunami dapat dilakukan di dekat atau di dalam area transportasi strategis, seperti stasiun atau terminal. Hal ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas bagi penghuni, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, mendukung mobilitas yang lebih ramah lingkungan," jelas Eri.

Selain aspek lokasi, penting juga untuk mempertimbangkan desain hunian yang modern, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat urban. Pemkot perlu berkolaborasi dengan pengembang swasta dan BUMD seperti PT Yekape untuk menciptakan model hunian yang kompetitif namun tetap terjangkau.

Dalam jangka panjang, langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan, sesuai dengan visi Surabaya sebagai kota kelas dunia. 

Upaya ini juga harus dibarengi dengan sosialisasi yang intensif untuk mengubah mindset masyarakat tentang pentingnya hunian vertikal sebagai bagian dari gaya hidup modern di kota besar. Mengadopsi konsep pembangunan berorientasi masa depan, Surabaya berpeluang menjadi contoh kota global yang sukses mengatasi tantangan perumahan sekaligus memperluas ruang hijau dan menjaga keberlanjutan lingkungan," tutup Eri. (pan)

Teks foto : Ketua Pansus Yekape Eri Irawan. 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...