Skip to main content

Pasca Jebolnya Tanggul Sungai Banyu Urip, Komisi C Berharap Pemkot Lakukan Evaluasi

Mediabidik.Com– Jebolnya tanggul sungai Banyu Urip akibat derasnya hujan, membuat Komisi C DPRD Kota Surabaya angkat bicara.

Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Buchori Imron mengatakan, pasca jebolnya tanggul Sungai Banyu Urip beberapa hari lalu seharusnya Pemkot segera melakukan evaluasi menyeluruh, mengapa hal tersebut bisa jebol.

"Apakah pengerjaannya dahulu asal-asalan, atau kontraktornya yang buat tanggul juga sembrono saat membangun tanggul. Ini perlu adanya evaluasi menyeluruh," ujar Buchori Imron di Surabaya, Kamis (04/05/2023).

Dirinya mempertanyakan sistem pelelangan, anggaran, dan sekaligus feasability study nya. 

Menurutnya, pembangunan tanggul tidak digarap asal-asalan. Sebab, pemkot punya kewenangan segalanya, mulai keuangan, konsep dan lainnya. Harusnya masalah banjir bisa diatasi, utamanya warga di sekitar tanggul. 

"Jadi jangan asal-asalan bangun tanggul itu, hingga bangunan rapuh," tegas Buchori.

Di samping itu, ia juga meminta sungai bebas dari sampah, agar saluran airnya lancar dan tidak menghambat arus. Sehingga dampaknya tanggul jebol. 

Maka, Legislator PPP tersebut menekankan, pemkot segera melakukan evaluasi secara menyeluruh. Mulai konsepnya, plaining, feasability study. 

"Termasuk penganggarannya. Mungkin ada yang salah," ungkap mantan Ketua DPC PPP Kota Surabaya ini.

Buchori Imron mewanti-wanti pemkot jangan asal mengejar lelang dengan harga murah. Namun harus mengkaji, kontraktor itu punya kredibilitas dan track recordnya jelas. "Agar pelaksanaan proyek tidak dikerjakan menyimpang," ujar dia.

Pasalnya, tambah Buchori, selama ini pemkot dinilai lemah mengawasi pengerjaan proyek. Sehingga ia menduga kontraktor mengerjakan secara asal-asalan. Tidak sesuai dengan konsep, planning dan feasability study. 

"Serta tak memikirkan perawatan dalam jangka panjang," demikian Buchori Imron. (red)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...