Skip to main content

Komisi C Kelanjutan Proyek Underpass Joyoboyo yang Digagas Pemkot

Mediabidik.Com– Proyek underpass Joyoboyo yang digagas Pemkot Surabaya sampai saat ini belum terealisasi, padahal proyek tersebut sudah dibahas bersamaan proyek Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ) di Komisi C DPRD Surabaya 4 tahun lalu.

Pembahasan proyek underpass Joyoboyo mencuat menyusul rencana Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang akan membuka wisata night zoo.

Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya, Agung Prasodjo mengatakan, pembangunan TIJ bertujuan untuk lahan parkir pengunjung KBS sehingga tidak timbul kemacetan di Joyoboyo, terlebih saat musim libur sekolah dan akhir pekan.

Tapi faktanya, kata Agung Prasodjo, Terminal Intermoda Joyoboyo sudah beroperasi lama namun krodit kemacetan di Joyoboyo tetap terjadi. Karena pengunjung KBS bukan hanya warga Surabaya, tapi dari luar Surabaya juga datang, sehingga parkir bersamaan dan menimbulkan macet di depan KBS. 

"Jadi jika proyek underpass dilaksanakan sesuai perencanaan semula, ini bisa mengurangi kemacetan disekitar KBS. Tapi apa, proyek tersebut tidak dilaksanakan sampai saat ini, adahal TIJ sudah lama diresmikan,"ujar Agung Prasodjo di Surabaya, Selasa (21/02/23).

Ia menjelaskan, sesuai konsep awal dari perencanaan yaitu, parkir di TIJ pengunjung turun ke bawah, lanjut underpass langsung ke KBS, jadi tidak menimbulkan kemacetan.

"Tapi perencanaan tinggal perencanaan, faktanya underpas Joyoboyo tidak pernah digarap Pemkot Surabaya. Jadi proyek underpass ini seperti terlupakan," tegas Politisi Partai Golkar Surabaya ini.

Dirinya kembali menambahkan, Komisi C mengusulkan dibangun underpass Joyoboyo sejak periode anggota dewan 2014-2019, tapi belum pernah terealisasi.

"Kami juga tidak tahu mengapa proyek tersebut bisa hilang dari perencanaan Pemkot Surabaya di sektor infrastruktur, padahal dulu anggaran proyek underpass Joyoboyo sudah dianggarkan Rp50 miliar itu ada di Dinas Perhubungan Surabaya. Tapi sampai sekarang proyek tersebut hilang bak ditelan bumi,"pungkasnya. (red)

Teks foto : Agung Prasojo sekertaris Komisi C DPRD Surabaya. 
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...
131 comments
Read more