Skip to main content

Ini Tanggapan Kadis DPRKPP Perihal Temuan Anggota Komisi D Terkait Rutilahu

Mediabidik.Com - Menanggapi temuan anggota Komisi D DPRD Surabaya Hari Santosa dugaan adanya oknum pejabat yang main titip rutilahu tanpa prosedur di kelurahan Jeruk kecamatan Lakarsantri Surabaya yang disinyalir tidak jelas. 

Irvan Wahyu Drajat Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya mengatakan, kalau ada komentar seperti itu, kita minta datanya, siapa pejabatnya kemudian dimana lokasinya dan kita pertanyakan data darimana itu. 

"Karena semua usulan itu dari kelurahan, RT/RW musyawarah dan KTPR (Kelompok Teknis Perbaikan Rumah)," ujar Irvan, Kamis (2/2/2023). 

Irvan menegaskan, masukan silakan, masukan usulan itu bisa dari mana saja, ngak usah parpol tetangganya pun boleh. Tapi kan harus melalui musyawarah dikelurahan, untuk ditetapkan prioritas siapa yang menerima. Kemudian diverifikasi, kepemilikan rumahnya, alas haknya. "Banyak prosedurnya ngak sekedar usul langsung didandani," tegas Irvan. 

Kembali Irvan mengatakan, ya sesuai prosedur saja, melalui RT/RW atau Kader Surabaya Hebat (KSH) kemudian dibahas ditingkat kelurahan, dimusyawarahkan untuk ditetapkan urutan prioritas. 

"Setelah musyawarah itu baru diusulkan verifikasi bersama melalui aplikasi e-Rutilahu itu bersama Dinsos, kelurahan, kecamatan dan juga DPRKPP, "terangnya.

Untuk program rutilahu tahun ini, Irvan menjelaskan, untuk tahun ini, mulai Januari sudah berproses semua diharapkan Februari sudah ada yang selesai. "Untuk Januari ini yang sudah berproses pengerjaan kurang lebih 50 unit, "kata Irvan. 

Dari mencapai target 3500 unit untuk program rutilahu tahun 2023, Irvan mengatakan, ya tergantung kecepatan KTPR, Ya tinggal dirata-rata saja. Paling tidak tiap bulan 150 unit, dan nanti akan meningkat-meningkat terus. "Dan diharapkan yang kontrak bulan Januari, Februari sudah selesai." pungkasnya. (Red) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...