Skip to main content

Dewan Marah Temukan Ada Oknum Pejabat Main Titip Rutilahu Tanpa Prosedur

Mediabidik.Com– Politisi Nasdem yang juga anggota Komisi D DPRD Surabaya, Hari Santosa sangat kecewa dan marah besar, ketika mengetahui diduga ada oknum pejabat yang menitipkan nama untuk segera diperbaiki rumahnya dalam program Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) Pemkot Surabaya.

"Ada titipan nama sehingga warga yang sudah list dalam antrian program Rutilahu digeser, sehingga nama titipan dari oknum pejabat tadi menjadi didahulukan dalam perbaikan rumah,"ujar Hari Santosa di Surabaya, Kamis (02/02/23).

Ia menambahkan, saat mendengar hal tersebut dirinya langsung cek ke Ketua RT dan ternyata Ketua RT nya pun tidak mengetahui pendatang baru dari nama warga yang segera di perbaiki rumahnya.

"Saya telusuri dan ternyata ada pejabat yang menitipkan langsung ke dinas terkait yang menangani program Rutilahu, sehingga nama warga yang sudah antri tertunda,"terangnya.

Hari Santosa menuturkan, memang jika ada pejabat yang ingin membantu warga untuk dapat program Rutilahu itu bagus. 

"Hanya saja jangan main titip titipan, jadi prosedural melalui RT/RW, Lurah, LPMK tetap dijalankan. Jangan langsung main atas, kasihan kan RT nya. Dengan kejadian tersebut warga jelas protes ke RT nya," tegas Hari Santosa.

Ia kembali mengatakan, temuan saya sebelumnya ada dua rumah warga di kelurahan Jeruk dalam tahap pengerjaan rebab rumah Rutilahu, tiba-tiba berhenti pengerjaannya, Bahkan hampir satu bulan terhenti.

"Padahal warga ini sudah masuk daftar antrian untuk di rehab rumah tidak layak huni terbut," kata Hari Santosa.

Ketika kami tanyakan ke warga pemilik rumah, tambah Hari Santosa, jawaban pemilik rumah bahwa berhenti karena dananya dari Pemkot Surabaya belum turun.

Kemudian, jelas Hari, kami minta warga tersebut lapor ke DPRKPP Surabaya dahulu Dinas PU bilang, jika rumah warga tidak dilanjutkan rehabnya dalam dua pekan, maka saya sendiri yang turun tangan. 

"Ternyata sebelum saya turun eh sudah dikerjakan kembali rumah warga yang berhenti proses rehab rumah tidak layak huni. Nah seperti ini yang saya tidak suka. Jangan sampai program Rutilahu dirusak oleh oknum pejabat dengan titip menitip orang,"pungkasnya. (red)

Teks foto : Politisi Nasdem yang juga anggota Komisi D DPRD Surabaya, Hari Santosa. 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...