Jelang Nataru Dewan Desak Pemkot Tingkatkan Keamanan

Mediabidik.com – Jelang perayaan Natal 2021 dan Malam Tahun Baru 2022, Komisi A DPRD Kota Surabaya mendesak Pemkot Surabaya untuk meningkatkan keamanan hingga dua kali lipat dari hari biasanya.

Anggota Komisi A, Josiah Michael mengatakan, untuk Natal sebagian besar jamaah kristiani sudah melakukan Natal pekan kemarin, karena sebelumnya pemerintah pusat akan menerapkan PPKM Level 3 saat Nataru (Natal dan Tahun Baru). Jadi ummat Kristen sudah menjalankan ibadah natal sebelum tanggal 25 Desember 2021.

"Tapi penerapan PPKM Level 3 akhirnya dibatalkan, jadi saat ini terpenting keamanan di malam tahun baru 2022." ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Rabbu (22/12/21).

Namun dengan begitu, tambah Josiah Michael, keamanan dalam kota perlu ditingkatkan lagi karena kita tidak ingin terulang insiden atau kejadian yang lalu-lalu, dimana banyak teror menjelang natal.

"Selain keamanan, kami minta petugas kesehatan atau Satgas Covid-19 juga ditingkatkan, terutama di pusat-pusat perbelanjaan modern." tegasnya.

Josiah menjelaskan, jelang tahun baru umumnya pusat perbelanjaan akan dipenuhi oleh masyarakat yang berkunjung ke Mall atau Plaza. Kami, kata Josiah, meminta agar petugas pintu masuk mall atau plaza benar-benar menjalankan prokes ketat seperti, calon pengunjung menscan barcode aplikasi PeduliLindungi dipintu masuk mall.

"Nah ini saya lihat sendiri saat berkunjung ke salah satu mall terbesar di Surabaya, ketika pengunjung kesulitan scan barcode, petugas justru malah mempersilahkan pengunjung masuk mall. Akibatnya didalam mall pengunjung membludak." tutur Josiah Michael.

Untuk itu, tambah Josiah, petugas mall dan plaza harus ketat terhadap calon pengunjung, terlebih saat jelang tahun baru sudah pasti warga Surabaya akan nge Mall. "Kami minta petugas meningkatkan keamanan prokes calon pengunjung mall, jelang pergantian tahun." pungkasnya.(pan)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Mediabidik.com

Search This Blog