Mediabidik.com – Aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan pemerintah pusat khususnya wilayah Jawa dan Bali pada 11 Januari sampai 25 Januari pekan depan untuk menekan penyebaran virus corona (Covid-19) menuai protes anggota DPRD Surabaya.
Hal itu disampaikan wakil ketua Fraksi PKB Mahfudz mengatakan, pertama tidak ada satupun wilayah atau daerah yang senang diberlakukan PSBB.
"Saya sebagai wakil ketua fraksi PKB berpendapat," ujar Mahfudz. Kamis (07/01/2021) saat ditemui diruang kerja fraksi PKB.
Menurut dia, bahwa PSBB akan sangat mungkin melumpuhkan roda ekonomi, saat ini di Surabaya khususnya sudah mulai merangkak bangkit roda perekonomian.
"Tapi ketika nanti ada PSBB di Surabaya kita akan terpukul kembali, ini yang kita sayangkan," terangnya
Dia mempertanyakan, PSBB kenapa tidak diserahkan ke daerah masing masing dan kenapa harus pusat yang menentukan.
"Bahwa saat ini kita menerapkan otonomi daerah," katanya.
Otonomi daerah, Sekretaris Komisi B ini menjelaskan, artinya disentralisasi bukan sentralistik, ketika ada instruksi seperti itu dari pusat maka akan ada sistim sentralistik lagi.
"Lah ini yang akan tidak membuat sehat pusat tidak tahu persis keadaan daerah," terangnya.
Di Surabaya, lanjut dia, sangat tidak siap di PSBB, artinya apa menurutnya, warga Surabaya sangat cerdas bukan ecek ecek.
"Tidak perlu ada PSBB di Surabaya yang terpenting adalah protokol kesehatan (Prokes) diterapkan ketat," tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, roda perekonomian jangan terus dibatasi, ketika dibatasi sedangkan warga butuh stimulus untuk bangkit tetapi malah dipangkas, otomatis habis.
"Entah butuh berapa lama lagi, iya kalau PSBB nya 2 minggu, kalau diperpanjang lagi siapa yang berani jamin ?," katanya.
Untuk itu, pihaknya sebagai wakil ketua fraksi PKB tidak sependapat adanya PSBB meskipun itu instruksi dari pemerintah pusat.
"Saya sebagai wakit ketua fraksi PKB tidak sependapat adanya PSBB, apalagi ini instruksi pusat," tegas Mahfudz. (pan)
Comments
Post a Comment