Skip to main content

Dinilai Rawan Penyebaran Covid, Komisi D Desak Pemkot Berikan Garansi Aman Pada Siswa

Mediabidik.com - Anggota Komisi D DPRD Surabaya Ibnu Shobir mengingatkan supaya pemkot Surabaya tidak terburu buru menerapkan proses belajar mengajar dengan cara tatap muka. Karena penyebaran Covid-19 yang masih tinggi.

Peringatan itu disampaikan menyusul rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk membuka Proses Belajar Mengajar (PBM) di 21 SMP ditengah pandemi Covid-19.

"Jika terburu buru resikonya pada nyawa, semua tidak ada yang tahu mereka ini OTG atau tidak, belum termasuk guru yang mengajar. Untuk jumlah siswa di Surabaya aja mencapai 500 ribu mulai TK, SD, SMP, SMA, belum termasuk guru," terangnya

Politisi PKS itu kembali mengatakan siapa yang bisa memberikan garansi aman, jika sekolah dibuka untuk proses belajar mengajar secara tatap muka. "Jika dipaksakan, pelajar dan guru harus mempunyai surat sehat terlebih dahulu" jelasnya.

Ibnu Shobir mengkhawatirkan kalau sekolah dipaksakan buka dengan tatap muka, bisa menjadi klaster baru. "Siapa yang mau bertanggung jawab jika itu terjadi," tambahnya.

Menurut Shobir semua yang terlibat belum siap kalau sekolah di buka, mulai dari guru maupun pelajar. Karena siap itu tidak hanya sarana saja, seperti menyiapkan Hand Sanitizer, tempat cuci tangan. Namun yang susah itu adalah mengendalikan perilaku baru, seperti menggunakan masker, atau mereka mau jujur jika sedang demam.

"Pengendalian sikap yang sulit jika sekolah dipaksa tatap muka," jelasnya.

Shobir kembali mengatakan, pendidikan harus tetap berjalan. "Sampai saat ini saya belum melihat pemkot melakukan pendampingan bagi siswa yang belajar di rumah yang menggunakan sistem daring," pungkasnya. (pan)

Foto : Ibnu Shobir anggota Komisi A Surabaya. 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...