Skip to main content

Dari Hasil Sidak, Komisi A Akan Gelar Hearing Untuk Pencocokan Data

Mediabidik.com - Komisi A DPRD Surabaya melakukan inspeksi mendadak (Sidak) menanggapi pengaduan warga terkait sengketa tanah di Jemursari 8 Kav 9, kelurahan Jemur Wonosari kecamatan Wonocolo milik Suapril Aliyanto dengan pemerintah kota Surabaya.

Pertiwi Ayu Krisna Ketua Komisi mengatakan, hasil sidak hari ini, kita masih melihat klausul tanah tersebut. Ternyata kita juga harus bicara dengan teman-teman komisi, apa yang kita lihat hari ini. 

"Ya, mungkin kejanggalannya ada bangunan yang dibuat salon, padahal itu tadinya diperuntukkan oleh masyarakat ruang BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat). Karena BKM berhenti, kemudian sama masyarakat di sewakan untuk salon, sekarang tidak operasional salon itu. Jadi kapanpun bisa dirobohkan. "terang Ayu usai melakukan sidak kelokasi, Kamis (27/8/20).

Masih kata Ayu sapaan akrab Ketua Komisi A Surabaya menyampaikan, menurut keterangan dari pemerintah kota sementara itu (aset pemkot, red) dan kami akan hearing kan untuk pencocokan data. 

"Itu yang saya lihat dari batas rumah sakit, sepertinya itu aset pemerintah kota. Itu menurut saya tanah irigasi tempat pembuangan air. "ucap Ayu. 

Politisi perempuan dari partai Golkar ini menambahkan, setelah saya lihat keseberang apa ini nggak pernah dikeruk, jawabnya sudah bu, dua bulan sekali. Tapi kalau daya hulunya tinggi kalau dua bulan sekali, kan ngak memungkinkan. 

"Itu nanti bisa jadi tinjauan kembali oleh komisi yang menangani. "imbuhnya. 

Saat ditanya apakah ada dugaan oknum kelurahan yang terlibat dalam keluarnya sertifikat tersebut, Ayu menegaskan, itu lurah lama bisa jadi nakal, makanya Komisi A sekarang dari yang lalu selalu menekankan kepada Kabag Pemerintahan agar betul-betul berkoordinasi dengan lurah dan camat.

"Supaya tidak melakukan hal hal yang tidak diinginkan, karena kita sambung Menyambung lagi. Mungkin dia (pemilik tanah, red) belinya lewat pegawai kelurahan, atau lurahnya atau Siapanya yang menerbitkan satu sertifikat. Tapi kalau memang lurahnya sudah meninggal agak kesulitan buat kami.  Jadi otomatis kami telisik lagi,  apa itu tanahnya masih ada kaitannya dengan irigasi apa tidak. "paparnya. (pan)

Foto : Komisi A saat melakukan sidak dilokasi tanah jalan Jemursari 8 kav 9Surabaya.

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...