Ketua fraksi Golkar DPRD Surabaya Arif Fathoni mengatakan, jadi persoalan surat ijo di kota Surabaya sudah menjadi problem classic yang sampai hari ini tidak ada solusi, yang bisa diterima semua pihak.
"Memang, sempat muncul Perda tentang pelepasan surat ijo. Tapi itu masih memberatkan warga, dengan mekanisme perhitungan yang dibuat oleh pemkot," terang Toni kepada media ini, Rabu (4/3/20).
Toni menjelaskan, sebenarnya itu good will, soal political will. Walikota ini mau memberikan ini kepada warganya, mekanisme yang tidak membebankan, tidak melanggar hukum atau tidak, itu saja.
"Memang menunggu good will dari walikota saja, mau melepas atau tidak," jelasnya.
Lebih lanjut dia menerangkan, masalah ini sudah berlangsung bertahun tahun, tinggal menunggu komitmen walikota saja, mau melepas atau tidak itu saja.
"Kami berharap walikota memiliki good will untuk melepas ini, dengan harga tidak terlalu mahal. Tetapi, tidak bertentangan dengan hukum, di carikanlah, rumusannya dengan pemerintah pusat," ungkapnya.
"Makanya sering seringlah konsultasi ke Mendagri, ke kementerian ATR, dicarikan problem bersama yang sudah disepakati," pungkasnya.
Diwaktu yang sama Kepala Bagian Hukum kota Surabaya Ira Tursilowati saat dikonfirmasi terkait hal tersebut enggan menjawab, karena dianggap bukan kewenangan dia.
"Saya ngak bisa menjawab, itu kewenangan dinas tanah." ucapnya, usai mengikuti hearing di Komisi A DPRD Surabaya. (pan)
Comments
Post a Comment