"Saya pikir belum mendesak,
langkah kita pertama kan menangani penyebaran wabah virus ini dengan seksama, kemudian kalau ini berhasil dilakukan. Maka tidak perlu kegiatan-kegiatan (tahapan pilkada) yang sudah terjadwal sistematik, itu lalu ditangguhkan," ungkap AH Toni, Senin (16/03/2020).
Wakil Ketua DPRD Surabaya itu pun menganggap bahwa penundaan, terlihat tidak memiliki dasar yang kuat. Lantaran dinilai terlalu dini dan dinilai meragukan kerja pemerintah dalam mengantisipasi penyakit pandemi corona.
"Kalau belum apa-apa sudah minta ditangguhkan itu terlalu dini, kita lihat dulu upaya antisipasi endemi atau pandemi bisa diatasi, maka kegiatan pilkada atau bisnis bisa dijalankan seperti biasa," ungkap Toni.
Ia pun menyarankan daripada melakukan penundaan tahapan pilkada yang malah dapat menimbulkan kepanikan, lebih baik semua pihak terlibat dalam penanggulangan penyakit yang berasal dari kota Wuhan itu.
"Daripada masyarakat dihadapkan pada persoalan itu, lebih baik semua pihak berpikir proses berkembangnya harus bisa ditanggulangi. Kalau itu dilakukan maka bisa jadi nanti bisnis atau pasar ikut terpengaruh. Kalaupasar nanti tutup bagaimana?," tegasnya.
Diketahui, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur menghimbau KPU selaku penyelenggara pemilu di Jatim untuk melakukan penundaan sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
"Memerintahkan KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk menunda pelaksanaan tahapan pemilihan di seluruh daerah pemilihan," ungkap ketua KIPP Jatim Novli Bernadi Thyssen kepada wartawan, Senin (16/03/2020).
Langkah ini diambil KIPP untuk mengurangi penyebaran virus corona agar tidak menyebar secara sporadis di daerah yang akan melakukan Pemilukada di Jatim.
"Langkah ini dianggap penting dan mendesak sebagai upaya pencegahan agar wabah corona tidak menyebar secara sporadis," ungkap Novli.(pan)
Foto : AH Toni Wakil Ketua DPRD Surabaya
Foto : AH Toni Wakil Ketua DPRD Surabaya
Comments
Post a Comment