Paguyuban PKL Surabaya Minta Fandi Utomo Maju Walikota Surabaya

Mediabidik.com - Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) se Surabaya mendukung penuh Fandi Utomo (FU) maju menjadi Calon Walikota Surabaya, dalam Pilwali Surabaya bulan September 2020.

Perwakilan Paguyuban PKL Surabaya, Hani Indarti mengatakan, sosok Fandi Utomo merupakan tokoh yang konsen terhadap pedagang kaki lima, serta tokoh yang mampu mengembangkan para Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Surabaya.

"Untuk itu kami meminta dan mendukung penuh Bapak Fandi Utomo untuk maju Pilwali Surabaya bulan September nanti." ujarnya kepada wartawan di Sentra PKL Masjid Agung, Minggu (25/01/2020).

Ia menambahkan, track record kinerja Fandi Utomo selama menjadi anggota DPR RI sangat baik, terutama perhatian terhadap pelaku UKM dan seluruh pedagang. Sehingga, sudah waktunya kedepan Fandi Utomo memimpin Kota Surabaya ini.

Hani kembali mengatakan, dalam struktur Paguyuban PKL Se Surabaya, didalamnya ada perwakilan pedagang Gayungan, Sukomenanggal, pengurus bazar seluruh kota Surabaya, para pengepul se Surabaya, dan kelompok budi daya ikan lele se Surabaya.

"Yang pasti kami mendukung Fandi Utomo maju Pilwali Surabaya, karena perhatian terhadap PKL cukup besar." terangnya.

Sementara itu Sugeng, perwakilan kelompok budi daya ikan lele se Surabaya menilai, Fandi Utomo merupakan tokoh nasional yang begitu besar perhatiannya terhadap para pelaku UKM, dan pedagang.

"Oleh karenanya kami mendukung penuh dan berharap Fandi Utomo menjadi Walikota Surabaya, agar pedagang kaki lima dan pelaku UKM semakin maju usahanya." kata Sugeng.

Ditempat yang sama, Zainal Arifin, perwakilan Pedagang Pasar Menanggal menambahkan, kami meminta Bapak Fandi Utomo menjadi Walikota Surabaya berikutnya, pasca kepemimpinan Bu Risma, dan seluruh PKL Se Surabaya siap bergerak dan memenangkan.

"Karena Fandi Utomo memang peduli terhadap PKL dan UKM di Surabaya." ungkapnya.(pan)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Mediabidik.com

Search This Blog