Skip to main content

Gelar Open House, Risma Singgung Program Mitra Warga

SURABAYA (Media Bidik) - Setelah melaksanakan Sholat Id di Taman Surya, Walikota Tri Rismaharini menggelar open house di rumah dinas walikota, Rabu (6/7). Open house sudah menjadi tradisi yang diterapkan Risma -sapaan Tri Rismaharini- sejak dirinya terpilih menjadi walikota.

Mantan Kepala Bappeko itu tampil anggun dengan balutan baju gamis berwarna merah muda. Dia didampingi sang suami, Djoko Saptoadji serta kedua anak, Fuad Bernardi dan Tantri Gunarni Saptoadji.

Sejak pagi hingga siang, Risma tak henti menerima tamu yang berdatangan. Diawali dengan Wakil Walikota Wishnu Sakti Buana yang hadir bersama keluarga. Juga keluarga besar Polrestabes Surabaya dan Polrestabes Tanjung Perak. Menyusul kemudian, keluarga besar Korem 084 Bhaskara Jaya.

Di samping itu, tak sedikit warga yang mampir untuk sowan ke walikota. Sejumlah pasukan kuning juga antusias menyalami Risma pada momen bernuansa lebaran tersebut.

Di sela-sela open house, Risma menyinggung terkait program mitra warga. Ada sekitar 2.000 permohonan mitra warga yang masuk ke mejanya. Risma menyayangkan banyaknya warga yang memaksakan masuk ke SMA di pusat kota. Padahal, nilainya sangat rendah.

"Di luar negeri, kalau nilai akademiknya dirasa kurang, mereka akan beralih ke sekolah vokasional (kejuruan)," kata walikota perempuan pertama di Surabaya ini.

Fenomena maraknya warga yang memaksakan diri memasukkan anaknya ke SMA, lanjut Risma, dikarenakan masih minimnya kesadaran akan potensi SMK. Menurut dia, SMK justru punya keunggulan tersendiri.

"Lulusan SMK punya pilihan melanjutkan ke kuliah, tapi juga sudah siap bila langsung kerja. Jadi, SMK itu bukan golongan yang tersisih," ujarnya.

Terkait hari raya Idul Fitri, Risma mengucapkan selamat Idul Fitri 1437 Hijriah. Dia berharap, Surabaya tetap menjadi kota yang aman dan nyaman bagi semua.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...