Skip to main content

Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Surabaya Mendapat Pujian Menteri PAN RB

Menpan di damping PJ Walikota Surabaya
SURABAYA (Media Bidik) - Terkait pelayanan publik serta tata kelolah pemerintahan yang baik, Kota Surabaya telah selangkah lebih baik dibanding kota-kota lainnya di Indonesia. Begitulah pujian yang disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Yuddy Chrisnandi kepada Kota Surabaya. Apresiasi tersebut disampaikan Menteri PAN RB seusai menghadiri upacara peringatan Hari Jadi ke-70 Provinsi Jawa Timur di Taman Surya (depan Balai Kota Surabaya), Senin (12/10).

Yuddy bahkan menyebut, dalam hal upaya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, dan juga tata kelola birokrasi Pemerintah Kota Surabaya telah menjadi role model (panutan) bagi 57 kabupaten/kota di Indonesia."Saya melihat selama lima tahun ini, Surabaya bagus. Dari sisi displin dan road map reformasi birokrasi nya bagus. Pelayanan publik nya juga bagus," ujar Yuddy ketika menjawab pertanyaan wartawan.

Usai mengikuti upacara, Menteri PAN RB lantas bertemu dengan Pj Wali Kota Surabaya, Nurwiyatno, Sekkota Kota Surabaya, Hendro Gunawan beserta asisten Sekkota dan juga beberapa kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di ruan kerja wali kota.

Menteri kelahiran Bandung ini menyampaikan bahwa sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan peningkatan pelayanan publik. Menurutnya, bila pelayanan publik berjalan baik, maka masyarakat akan puas dan iklim usaha pun akan baik. Dampaknya, pendapatan asli daerah juga bisa naik. Dan itu menjadi pendorong rakyat bisa makmur dan sejahtera karena urusan pekerjaan menjadi mudah. Dengan sendirinya, masalah sosial juga akan berkurang, begitu juga dengan kriminalitas."Begitulah situasi kota idaman. Karena itu, apa yang bisa dilakukan untuk menjadikan pelayanan publik jadi lebih baik, ayo kita lakukan," jelas mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 ini.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...