"Sekarang ini eranya keterbukaan. Media harus bebas melakukan peliputan semua aktifitas KBS agar dapat diketahui oleh semua masyarakat," terangnya.
Diketahui Aschta melakukn pembatasan peliputan kepada media televisi dari rekaman percakapannya dengan awak media. Sesuai keterangan dalam rekaman, Aschta menganggap pembatasan adalah hak preogratif yang dimiliki seorang Direktur.
Berdasarkan keterangan beberapa wartawan televisi yang bertemu langsung dengan Aschta, media televisi diminta mengajukan surat tugas peliputan selama tiga hari sebelum peliputan. Selain itu, penayangan berita juga harus melalui persetujuannya.
"Mungkin dia (PLt Dirut PDTS KBS) takut diketahui karena sekarang banyak hewan yang mati. Seolah-olah dia mau berbuat baik namun tak mau di ketahui oleh masyarakat banyak," tambah Armuji.
Saat ditanya mengenai tindak lanjut yang akan dilakukan oleh pihak DPRD Armuji mengatakan bahwa secepatnya akan melakukan inspeksi mendadak (sidak). Saat didatangi oleh sejumlah awak media, Armuji hendak langsung sidak ke KBS. sayangnya saat di hubungi via telfon, yang bersangkutan mengaku sedang berada di Jawa Tengah. Sehingga niat tetsebut dibatalkan.
Selain itu, karena permasalahan ini merupakan tupoksi Komisi B, maka ia akan meminta Komisi terkait untuk menangani peraoalan ini. Termasuk juga melihat proses pengangkatan PLt Dirut KBS tersebut. Pasalnya, Armuji mengaku, semenjak Dirut KBS sebelumnya, Ratna Achjuningrum, turun dari jabatan, belum ada komunikasi lebih lanjut dari pemerintah kota terkait pengisian jabatan tersebut.
"Setelah kita proses, tentunya kita akan mengetahui apakah ini kesalahan Walikota atau bagaimana," tegas politikus PDI P yang empat kali menjabat anggota DPRD Surabaya tersebut, Kamis (30/4).
Senada, Masduki Toha, wakil ketua DPRD Surabaya menilai sikap demikian itu merupakan sikap tertutup yang mencerminkan ketakutan. "Seharusnya media tidak perlu dibatasi. Karena media inilah yang mentransformasikan segala informasi kepada publik," tandas politikus PKB itu.(pan)