Skip to main content

Libur Tahun Baru, Komisi B : Momentum Genjot PAD Lewat Wisata

SURABAYAIMediabidik.Com - Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno, mendorong pemerintah kota Surabaya memaksimalkan momentum libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terutama lewat sektor wisata.

Legislator Fraksi PDIP Surabaya tersebut mengatakan, pajak hiburan, restoran, dan hotel berpotensi menambah PAD, seiring dengan meningkatnya okupansi saat libur Nataru.

"Terutama saat Libur Tahun Baru, akan banyak masyarakat yang refreshing. Dari yang menginap di hotel, mengunjungi tempat hiburan. Sampai dengan menikmati makanan di restoran didalam mall atau di pinggir jalan seperti di Tunjungan. Yang pastinya akan ramai sekali," terang Anas Karno, pada Kamis (28/12/2023).

Kondisi ini tentunya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan PAD kota Surabaya. Asalkan kontribusi pajak terhadap sektor tersebut dimaksimalkan.

"Artinya tidak ada kebocoran dari para wajib pajak itu," imbuhnya.

Selain itu Anas mengatakan, tempat wisata yang dikelola pemerintah kota Surabaya baik itu oleh BUMD maupun UPT Dinas, juga berpotensi menambah PAD, lewat retribusi tiket masuk.

"Misalnya KBS dan THP Kenjeran, yang jumlah pengunjungnya akan meningkat dibandingkan hari biasanya. Kondisi ini harus dimanfaatkan. Belum lagi dari retribusi parkir. Yang penting jangan bocor," pungkasnya.

Sementara itu Kepala Bappeda Kota Surabaya Hidayat Syah mengatakan, pihaknya memperketat pengawasan terhadap wajib pajak, terutama disektor hotel, restoran dan hiburan, yang mengakali laporan keuangannya.

"Untuk mencegah modus-modus nakal ini, kami sudah siagakan petugas di lapangan. Petugas itu akan menghitung kendaraan yang keluar masuk, mulai dari buka sampai tutup, kami pantau terus. Bahkan, beberapa hari lalu kami juga cek kesesuaian reklame baru di dalam mal, kita terus bergerak untuk melakukan pengawasan," ujarnya.

Selain itu, Hidayat menegaskan, Bappeda Surabaya selalu meminta wajib pajak untuk membayarkan pajak yang sudah dititipkan oleh pengunjung atau masyarakat

Hidayat juga mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat edaran kepada sebanyak 712 ribu wajib pajak yang diantaranya pemilik atau pengelola hotel, restoran, tempat hiburan, parkir, supaya meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak daerah.

Menurut Hidayat, pajak daerah untuk sektor restoran pada September hanya Rp44,9 miliar, kemudian naik menjadi Rp46,3 miliar pada bulan Oktober 2023. (red) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...