Gelar RDP, Komisi D : Cakupan BPJS Kesehatan di Surabaya Mencapai 99,9 Persen

SURABAYA I Mediabidik.Com - Rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi D DPRD Kota Surabaya terkait Universal Health Coverege (UHC) dengan Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan dan Dispendukcapil, Kamis (13/7/23). 

Khusnul Khotimah Ketua Komisi D DPRD Surabaya mengatakan, jadi hari ini kita rapat tentang Universal Health Coverege (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta dengan BPJS Kota Surabaya dan instansi terkait. 

"Tadi disampaikan oleh Ibu Hernina Agustin Arifin Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Kota Surabaya bahwa cakupan BPJS Kesehatan di Kota Surabaya itu mencapai 99,9 persen atau sekitar 2.992.541," ujar Khusnul Khotimah kepada media ini. 

Menurutnya, sesuai data dari Kementerian Sosial memang terbagi dan beberapa ada yang dinonaktifkan.

"Ada PBI JKN sebanyak 309.362

yang aktif. Sedangkan yang tidak aktif 323.516. Untuk yang dinonaktifkan ini dialihkan ke APBD Pemkot Surabaya," terang Khusnul Khotimah.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini menyebutkan bahwa PBI APBD yang aktif 889.993 orang yang tidak aktif 139.841. Mereka yang tidak aktif ini dikarenakan, Pemprov tidak bekerjasama dengan BPJS itu sebanyak 30.617.

"Kemudian karena keinginan sendiri, Dia tidak mau ditanggung oleh PBI APBD itu sebanyak 856 orang. Sedangkan yang pindah luar kota sebanyak 108.368," beber Khusnul Khotimah.

Nah, yang tidak aktif ini, pihaknya memastikan betul bagaimana dengan Dispendukcapil, mereka mengatakan beberapa waktu yang lalu ada loading yang cukup tinggi. 

Sehingga sempat mengalami kendala dan kalau perwalinya itu memang menyampaikan bahwa aktivasi itu bisa melalui Kelurahan. "Dinas Kesehatan (Dinkes) juga menyampaikan bahwa nanti untuk pengaktifan ada di masing-masing faskes tingkat pertama saja." ujarnya. 

 

Dirinya menyampaikan agar masyarakat juga aktif untuk melakukan aktifasi.

"Dispendukcapil tadi juga mengatakan bahwa pihaknya selama 24 jam melakukan approval (persetujuan)," sebutnya.

Khusnul Khotimah menambahkan, bahwa pihaknya tadi memberikan masukan agar pihak terkait membuat semacam guidence book yang bisa dibaca oleh masyarakat. Kedua, masih dibutuhkan pamflet-pamflet sebagai petunjuk. Jadi kalau ada kesulitan dia harus kemana. 

"Termasuk call centernya. Kalau bisa setiap waktu bisa kita telepon, sehingga bisa menjawab apa yang dibutuhkan setiap saat dan upaya-upaya sehingga BPJS Kesehatan ini bisa meningkatkan pelayanannya," pungkasnya. (red)