Ditemui di ruang Komisi A, Senin (23/05/22) Pertiwi Ayu Krishna mengatakan, banyak warga yang belum menerima bantuan sosial maupun bantuan langsung tunai dari Pemkot Surabaya akibat namanya tidak tercantum di data MBR.
Bahkan, kata Ayu, karena tidak pernah di update sama sekali data warga sehingga ada PNS yang mendapatkan bantuan sosial, dan banyak bantuan yang tidak tepat sasaran.
"Contohnya, ada satu keluarga mampu taraf ekonominya tapi dapat bantuan, sementara warga yang benar-benar membutuhkan malah tidak menerima bantuan apapun, ini kan tidak fair namanya," ujarnya Ayu Periwi Krishna.
Ia menjelaskan, masa reses dilakukan setiap empat bulan sekali, nah saat reses banyak warga yang mengeluhkan soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran karena ruwetnya data MBR.
Mengapa persoalan data MBR selalu terjadi berulang-ulang, tegas Ayu, dan ketika dirinya melakukan reses kan ketemu Ketua RT dan Ketua RW, saat ditanyakan ke RT dan Ketua RW mereka mengatakan bahwa data sudah di perbaharui dan diserahkan ke Kelurahan maupun ke Kecamatan.
"Karena para Ketua RT menyerahkan data MBR yang sudah direvisi atau diubah, bukan langsung ke pak lurah melainkan ke stafnya. Maka ketika pak atau bu lurahnya memanggil stafnya soal data MBR, yang terjadi para staf kelurahan memberikannya dengan data yang lama. Jadi saya menilainya kesalahan staf kelurahan," kata politisi senior Partai Golkar Surabaya ini.
Ia menyarankan, sebaiknya para staf kelurahan diberi pelatihan dan bimbingan atau Bimtek. Seiring ditemui di lapangan, banyak staf kelurahan saat jam kerja, bukan malah mengupdate data warga MBR, malah keluyuran tidak karuan.
"Padahal pernyataan Walikota Surabaya Eri Cahyadi, dimana seluruh pelayanan masyarakat selesai sampai di tingkat kelurahan. Ini sangat bagus, tapi bawahannya Walikota tidak bisa menterjemahkan keinginan dari Eri Cahyadi sebagai Walikota Surabaya," tegasnya.
Lebih lanjut Pertiwi Ayu Krishna mengatakan, agar tidak terulang terus menerus soal data MBR, kabag administrasi pemerintahan Kota Surabaya betul-betul turun ke bawah.
"Agar kesalahan soal data MBR dapat diminamalisir, bukan malah terus diulangi kesalahan yang sama, dan saya minta kabag administrasi Pemkot Surabaya sekarang juga harus turun kebawah. Walikota Eri Cahyadi saja mau turun ke bawah cek langsung kinerja ASN nya, masak kabag pemerintahan gak mau turun ke bawah," pungkasnya.(red)
Comments
Post a Comment