Skip to main content

Ini Tanggapan Bale Hinggil Soal Hasil Sidak Komisi C

SURABAYA (Mediabidik) - Tudingan Komisi C DPRD Surabaya dugaan adanya kesalahan perijinan Amdalalin yang dimiliki oleh Apartemen Bale Hinggil Jalan Medokan Semampir Surabaya ahkirnya terbantahkan.

Hery Sudibyo selaku pengembang Apartemen Bale Hinggil mengatakan, tidak ada kesalahan Amdalalin, kita sudah sesuai rekom. Ijin dari Balai Besar sudah clear, ijin Amdalalin sudah clear, arahan teknis dari PU Bina Marga sudah clear. 

"Bahwasannya pembahasan di Komisi A harus ada manfaat bagi masyarakat, sehingga waktu dirapatkan di asisten 2 pak Taswin, bahasanya harus juga bermanfaat untuk masyarakat. Dan arahan teknis dari PU ada jembatan kurung yang manfaatkan untuk masyarakat umum. " ungkap Hery, Rabu (28/11/2018).

Dia juga menambahkan, prinsipnya kita ngak ada masalah dalam perijinan, kita mengikuti rekomendasinya saja. Dan semua ijinnya clear semua.

"Kalau Amdal mulai 2015 sudah clear. Amdal untul tower A, B dan IMB nya sudah clear semua," terangnya.

Sementara Irwan Kabid Rekayasa Lalu Lintas Dishun Surabaya saat dikonfirmasi menyampaikan, intinya kita semua kepentingan terakomodir, jadi pengembang ini sebelumnya sudah punya ijin dari Balai BesarJalan Nasional (BBJN) kemudian mereka ingin bangun jembatan.

"Kemudian kita analisa, dengan Amdalalin kita rekomendasikan boleh pake jembatan. Tetapi tidak boleh eksklusif, jadi boleh dibangun jembatan tapi mengakomodir kepentingan warga," terang Irwan.

Masih menurut Kabid Rekaya Lalin, jadi jembatan itu bukan untuk kepentingan pribadi dan kita rekomendasikan jembatan itu bisa ke kampung yang dibelakang itu, bisa turun ke Semolowaru Indah.

"Ahkirnya warga belakang, dikompensasi bisa lewat jalan akses diantara tengah-tengah dua apartemen itu. Dan kita sudah rapat beberapa kali, di PU juga sudah. Intinya pengembang memberi akses masuk bagi warga diantara dua gedung itu." ujarnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...