Skip to main content

KPK Serahkan 1000 Permainan Semai untuk TK/PAUD Surabaya

SURABAYA (Media Bidik) - Program pemkot Surabaya dalam menanamkan jiawa anti korupsi sejak dini kepada anak-anak TK dan PAUD sesurabaya. mendapat apresisasi positif dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal tersebut dikatakan Ketua KPK Sementara, Taufiqurrachman Ruki dalam acara pendantanganan serah terima 1000 permainan anti korupsi (Semai) untuk anak-anak dari KPK dan Australian Aid kepada Pemkot Surabaya di Balai Kota Surabaya,  Selasa (8/7). 

"Terima kasih kepada Bu Risma yang telah melakukan pembinaan tentang nilai-nilai anti korupsi kepada anak-anak masa depan di Surabaya," tegasnya  

Menurut Ruki, tindakan pencegahan korupsi tidak hanya bisa dilakukan dengan melakukan preventif, tetapi juga harus mundur ke pra preventif di usia anak-anak. Karenanya, sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai keteladanan kepada anak-anak sejak usia dini. Dan itu juga melibatkan para ibu sehingga kemudian muncul gerakan SPAK (Saya Perempuan Anti Korupsi). Surabaya termasuk kota yang memiliki SPAK aktif di Indonesia.

Ruki juga menambahkan, dulu, semangat tentang kerja keras, kejujuran dan nilai-nilai tentang hormat kepada guru dan menyayangi teman, dengan mudah disebarkan kepada anak-anak melalui lagu-lagu anak-anak. Namun, sekarang ini, penghormatan kepada orang lain mulai dilupakan. "Persoalan korupsi itu dimulai dari budi pekerti. Karena itu, dengan melakukan internalisasi nilai kejujuran kepada anak-anak, kelak mereka akan tampil sebagai pemuda yang bisa menghormati orang lain dan menghormati milik negara," sambungnya.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, mengamini pernyataan Ruki bahwa pencegahan korupsi harus dimulai dari anak-anak dengan cara menanamkan kejujuran. Wali kota mencontohkan, di Surabaya, jelang pelaksanaan Ujian Nasional, dirinya mengumpulkan para kepala sekolah untuk memberikan imbauan bahwa yang terpenting bukanlah hasil akhir. Tetapi, bagaimana anak-anak bisa menghargai proses dengan cara bekerja keras dan tidak melakukan cara-cara instan yang tidak dibenarkan.

"Saya percaya, kita memang harus memulai (pencegahan korupsi) nya dari anak-anak. Kita bangun komitmen dan integritas bangsa sejak dini. Sebab, pembentuka karakter anak akan sangat berpengaruh pada pola piker mereka  kelak," jelas wali kota.

Wali kota berharap, ke depannya, tidak hanya 1000 permainan Semai yang diperuntukkan bagi TK/PAUD di Surabaya, tetapi jumlahnya bisa bertambah.

Semai  yang merupakan kepanjangan dari sembilan nilai, mengajarkan anak-anak sembilan (9) nilai moral yang diharapkan akan menumbuhkan sikap atau perilaku anti korupsi sejak dini dengan contoh perilaku sehari-hari dan cara yang mudah. Semai terdiri dari papan permainan, kartu putih berisi sebuah situasi dan kartu merah berisi satu pertanyaan. Permainan ini mengajarkan anak-anak tentang nilai kesederhanaan, kegigihan,keberanian, kerja sama, kedisplinan, keadilan , kejujuran, bertanggung jawab, dan kepedulian.

Permainan ini merupakan karya dari tim KPK yang difasilitasi Australia Aid untuk tindak pencegahan korupsi. Ikut hadir dalam acara tersebut, Ester yang merupakan perwakilan dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta. "Saya sangat senang berada di sini. Sungguh istimewa bisa bertemu dengan anak-anak yang terlibat langsung dalam gerakan ini," jelas Ester.

Setelah memberikan sambutan, wali kota bersama ketua KPK lantas menemui beberapa anak-anak PAUD yang tengah asyik bermain Semai bersama pembimbingnya. Mereka berasal dari beberapa TK/PAUD. Diantaranya TK Istana Balita, TK Gloria, TK Imanuel. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Ikhsan menuturkan, ini bukan kali pertama, Pemkot Surabaya bekerja sama dengan KPK. Menurut Ikhsan, sejak beberapa tahun lalu, Pemkot bersama dengan KPK telah melaksanakan zona integritas untuk siswa-siswi SD hingga SMK.

"Sebelum ini juga ada dengan para bunda PAUD dan pelatihan guru. Nah, pengembangan dari pelatihan tersebut ya berbentuk  alat permainan ini," ujarnya.

Nantinya, sambung Ikhsan, permainan Semai ini akan disebar ke TK/Paud di Surabaya, sesuai dengan kebutuhan. Permainan ini nantinya tidak masuk mata pelajaran (Mapel) secara khusus tetapi menyatu dengan Mapel. "Jadi sekalian bermain karena permainan ini penting untuk motorik dan juga sensorik," sambung mantan Kepala Bapemas KB ini.(pan)

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...