Skip to main content

Hartoyo Resmi Gantikan Dadik Sebagai ketua DPC Demokrat Surabaya



SURABAYA (Media Bidik) – Sejak hari ini (2/9/14), pucuk pimpinan DPC Partai Demokrat Surabaya telah resmi berganti dari Dadik Risdaryanto berpindah ke Hartoyo sebagai pelaksana tugas (Plt). Dengan demikian peta politik yang ada di fraksi partai demokrat DPRD Surabaya bisa saja akan berubah, termasuk rekomendasi nama untuk wakil ketua DPRD Surabaya periode 2014 - 2019.

Kabar soal turunnya SK DPP tentang penggantian ketua DPC Demokrat Surabaya dibenarkan oleh Hartoyo sebagai pemegang mandat posisi ketua DPC yang baru dengan status pelaksana tugas (plt).

"Iya benar mas, saya baru tau hari ini, karena surat itu memang baru saya terima hari ini," jawab Hartoyo via ponselnya. (2/9/14) pukul 20.30 wib.

Pengakuan Hartoyo ini juga bersamaan dengan rencananya mengadakan rapat koordinasi partai dengan pengurus DPC Demokrat Surabaya yang akan dilaksanakan besok Kamis (3/9) di suatu tempat yang tidak disebutkan alamatnya, karena soal gedung kantorya masih dalam pembahasan.

"Untuk itu kami besok akan mengadakan rapat pengurus, sekaligus membahas soal kantor DPC yang akan ditempati, karena merupakan persyaratan yang mutlak untuk keperluan surat menyurat," tandasnya
.
Ditanya soal siapa nama yang akan lolos menjadi wakil ketua DPRD Surabaya asal fraksi demokrat, Hartoyo menjelaskan bahwa sebelumnya DPC Demokrat Surabaya telah mengirimkan 4 nama, namun rekomendasinya belum turun.

" Siapapun punya peluang yang sama, makanya waktu DPC mengusulkan nama Juanedi sebagai pimpinan sementara di DPRD Surabaya, saya bilang silahkan asal benar-benar sementara, dan jika keputusan DPP keluar soal nama yang direkom untuk menduduki kursi wakil ketua, semuanya bisa saling menerima, artinya, bisa saja tetap Junaedi, tetapi bisa saja berubah, karena ada nama lain yakni Dini, Ratih dan Mahmud," terangnya. (Topan)

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...