Skip to main content

Discotique Stadium Tetap Buka Walau Disegel 2 Kali

 
SURABAYA (Media Bidik) – Setelah dilakukan penyegelan beberapa minggu lalu, ternyata Discotique Stadium yang berlokasi di ruko RMI dikabarkan masih membuka usahanya, sehingga Satpol-PP kembali bergerak dan menyegel lokasi dugem untuk kedua kalinya. Karena sudah jelas terbukti masuk kategori pengusaha nakal, maka banyak pihak yang berpendapat agar proses ijinnya di batalkan.

Operasi rutin Satpol-PP Surabaya Minggu (21/9/2014) disinyalir kembali bocor, karena saat rombongan aparat yang terdiri dari Satpol-PP, Polrestabes dan Gartap III Surabaya tiba dilokasi, kondisi Discotique Stadium yang sebelum dikabarkan buka, ternyata dalam kondisi tertutup, namun kertas segel Satpol-PP telah hilang.

Namun razia yang menerjunkan sekitar 50 personil ini akhirnya menempelkan kertas segel untuk yang kedua kalinya, karena segel sebelumnya telah raib tanpa bekas.

Kasatpol-PP Surabaya Irvan Widyanto menjelaskan bahwa pihaknya tetap melakukan penyegelan meski tempat tersebut tidak melakukan aktivitas seperti sebelumnya.

"Tetap kita lakukan penyegelan, dimana kita sudah berkoordinasi dengan jajaran samping, namun bila nanti segel yang kami pasang nantinya rusak, akan kami laporkan kepihak berwajib," terangnya.

Diakui oleh Irvan bahwa kertas segel yang dipasang Satpol-PP sebelumnya telah raib, sehingga petugas kehilangan barang bukti, jika segel yang kedua ada yang merusak, maka Satpol-PP akan membawa kasunya ke meja hukum.

"Kalau penyegelan pertama kami kehilangan barang bukti, namun bila yang kedua ini tetap dirusak, langsung akan saya laporkan ke Mapolrestabes Surabaya," terangnya.

Raibnya kertas segel yang dipasang Satpol PP sebelumnya telah membuktikan bahwa pemilik usaha Discotique Stadium yang juga pemilik Discotique Heaven yang berada di Jl Tidar ini memang tergolong pengusaha nakal dan ‘mokong’, sehingga banyak pihak yang berpendapat bahwa pengusaha semacam ini tidak layak diberi ijin oleh Pemkot Surabaya, sehingga proses ijin kedua RHU tersebut sebaiknya tidak diproses. (Topan)

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...