Dia menegaskan bahwa PJs Wali Kota harus fokus pada realisasi perencanaan pembangunan yang telah disahkan dalam APBD Perubahan tahun 2024 dan menjaga netralitas ASN di tahun pemilihan kepala daerah (pemilukada).
"Saya berharap PJs Wali Kota Surabaya menjalankan tugasnya untuk memastikan segala perencanaan pembangunan yang sudah disahkan dalam APBD Perubahan tahun 2024 dapat terealisasi dengan baik, mengingat masyarakat mengharapkan realisasi pembangunan wilayah," ujar Toni sapaan lekatnya saat ditemui di kantor DPRD Surabaya, Rabu (25/9/2024).
Lebih lanjut, Toni menyoroti pentingnya netralitas ASN di tahun Pemilukada, yang akan berlangsung serentak di Jawa Timur dan Kota Surabaya. Dia menekankan bahwa menjaga netralitas ASN merupakan bentuk penghormatan terhadap profesi itu sendiri dan kunci dalam menjaga stabilitas pemerintahan di tengah tahun politik.
"PJs Wali Kota harus menggerakkan seluruh ASN di Kota Surabaya untuk menjaga netralitas ASN di tahun pemilukada. Menjaga netralitas ASN sama dengan menjaga kehormatan ASN itu sendiri," tegas politisi Golkar ini.
Selain persoalan politik, dia juga meminta PJs Wali Kota untuk menggerakkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menghadapi musim hujan. Menurut dia, antisipasi terhadap potensi genangan air menjadi krusial, terutama ketika Wali Kota definitif sedang cuti kampanye sesuai perintah undang-undang.
"Saya berharap PJs Wali Kota menggerakkan seluruh OPD untuk bersiap menghadapi datangnya musim hujan di Kota Surabaya. Jangan sampai masyarakat tidak melihat hadirnya kepemimpinan Kota Surabaya dalam menghadapi potensi genangan karena Walikotanya sedang melaksanakan perintah UU, yakni cuti kampanye," tegas mantan jurnalis ini.
Toni berharap, dengan adanya PJs Wali Kota, segala tugas pemerintahan dan pelayanan publik dapat tetap berjalan optimal, sehingga masyarakat Surabaya tidak merasa kehilangan arah dalam menghadapi berbagai tantangan.[red]
Comments
Post a Comment