Skip to main content

Asisten IV Pemprov Jatim Apresiasi Program KPK

Asisten IV Pemprov Jatim
SURABAYA (Media Bidik) – Kedatangan team anti rasuah ( KPK) di wilayah jawa timur dalam rangkah mensosialisasikan program wilayah bersih korupsi (WBK) dan program wilayah birokrasi bersih korupsi (WBBK) baik di Pemerintah kota Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jatim mendapat apresiasi positif asisten IV yang membidangi adminitrasi dan umum provinsi jatim. 

Seperti yang dijelaskan Asisten IV Pemprov Jatim Mujib Afan disela-sela jeda acara Gempita Hari Kunjung Perpustakaan Tahun 2015 yang bertempat di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jatim, Rabu (16/9) ," Saya sebenarnya dengan program KPK sekarang ini mengapresiasi, jadi secara umum melakukakan tindakan pembinaan, satu tindakan dengan cara pencegahanan, jadi dengan adanya Mou antara Kabupaten, Provinsi dengan KPK dalam rangkah pelaksanaan program WBK dan WBBK, Hanya saja kita berharap pembinaan ini dilakukan dengan cara-cara santun dan sopan, sehingga ada kesan humanis antara KPK dengan birokrasi, jadi tidak lagi menimbulkan keresahan, apalagi membuat statmen-statmen yang kadang-kadang" mohon maaf" belum ada buktinya atau mungkin dalam dugaan, hanya saja cara-caranya harus lebih santun,"terangnya.

Masih menurut Afan," Karena masyarakat kita sudah dewasa, karena era sekarang sudah beda dengan era dulu, maka hal-hal yang terkait dengan birokrasi, penegak hukum dan KPK santun familiar dan diharapkan kinerja institusi birokrasi lebih semangat tidak takut dengan sesuatu yang dianggap salah tetapi belum tentu salah, karena expos terus menerus eshingga menjadi takut, hal – hal begini menjadi instropeksi bersama sehingga kami selaku birokrasi bisa melayani masyarakat lebih baik, karena kami sudah punya SOP, Protap dan standard- standard peklayanan maksimal, sehingga diharapkan apa yang kami lakukan bisa memuaskan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan apa yang kami cita-citakan dengan melayani lebih baik."lanjutnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...