Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno, merespon kenaikkan tarif tersebut. Karena selama ini, besaran tarif belum mengacu pada asas berkeadilan. Selain itu sejak tahun 2005 PDAM tidak melakukan penyesuaian tarif.
"Selama ini tarif PDAM di pukul rata antara kelompok, kelompok 1 sosial umum, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS), dengan kelompok 2 yaitu menengah atas dan komersial," terangnya.
Lebih lanjut legislator Fraksi PDIP tersebut mengatakan dengan kenaikkan tarif ini, nantinya kelompok menengah atas dan komersial ikut mensubsidi kelompok dibawahnya.
"Kenaikkan tarif ini realistis, dan sudah diatur dalam Permendagri nomor 21 tahun 2020. Yaitu Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum kemudian SK Gubernur 187 tahun 2021," imbuhnya.
Anas mengingatkan PDAM Surya Sembada, supaya kenaikkan tarif juga diikuti naiknya layanan kepada pelanggan.
"Pertama kwantitas dari segi kwantitas, artinya makin banyak masyarakat yang terlayani air pdam. Target semua terlayani PDAM di tahun 2023 harus tercapai," ujarnya.
Kemudian kontinuitas, menurut Anas jangan ada lagi air PDAM mengalir kecil, bahkan mati.
"Lalu soal kwalitas, jangan ada pelanggan yang mengeluh air PDAM keruh dan lain sebagainya," pungkasnya.
Sebelumnya Direktur Utama PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, Arief Wisnu Cahyono mengatakan penyesuaian tarif naik dari semula sekitar Rp 3.619 per meter kubik (m3) menjadi sekitar Rp 4.070 per meter kubik (m3). Tim ahli juga sudah melakukan kajian akademik bahwa tarif selama ini tidak berkeadilan.
Arief menambahkan, Kelompok 1 akan mengalami kenaikan tarif jika pemakaian lebih dari 20 m3 per hari.
"Kalau pakai hanya 10 m3 per bulan malah gratis. Hanya berkewajiban bayar sewa meter dan retribusi kebersihan saja. Saat ini skema itu tengah difinalisasi. Termasuk tarif baru," pungkasnya.(red)
Comments
Post a Comment