Dewan Desak Pemkot Surabaya Segera Salurkan Program Bantuan UMKM

Mediabidik.com - Dampak pandemi Covid-19 telah melumpuhkan sendi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Khususnya masyarakat kelas bawah yang bekerja di sektor informal, yakni pelaku usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM), merasakan dampak yang cukup signifikan.

Wakil Ketua DPRD Reni Astuti mengatakan, salah satu program yang telah disiapkan pemerintah yakni bantuan kepada UMKM. Program tersebut kurang lebih sama dengan jaring pengaman sosial.

"Saya mendorong pemerintah kota segera jemput bola," desak Reni. Rabu (9/9/20).

Politisi PKS ini menekankan supaya pelaksanaan program tersebut tepat sasaran berdasarkan data dari kelompok penerima. Berikutnya, penyaluran harus dilaksanakan sesegera mungkin secara cepat dan tepat. Untuk itu, peran penting pemerintah kota sebagai penyalur program bantuan ini sangat penting. Seperti, sosialisasi juga perlu dilakukan pemerintah kota. Supaya UMKM yang memenuhi kriteria bisa segera mengajukan.

"Tidak ada salahnya pemerintah kota pro aktif, bisa menjadi fasilitasi, untuk kemudian bantuan dari pusat bisa dirasakan warga Surabaya," kata Reni.

Untuk itu diperlukan layanan konsultasi. Termasuk bagaimana mekanisme penyaluran dana ini. Namun karena faktor pandemi, ia menyarankan dapat dilakukan seefisien mungkin. Menggunakan cara-cara praktis dan tidak menyulitkan masyarakat.

"Saya sarankan membuka layanan konsultasi online. Ini untuk memudahkan warga Surabaya yang ingin mengetahui program ini dan bagaimana cara mendapatkannya," jelas Reni.

Ia menambahkan, program bantuan dari kementrian di kondisi pandemi Covid-19 sangat diperlukan. Apalagi bagi, UMKM.

"Kalau secara nilai Rp. 2,4 juta per orang, itu mau tidak mau dalam kondisi terdampak seperti ini, saya kira itu tetap dibutuhkan UMKM," ungkapnya.

Selebihnya pemkot harus informatif. Reni mengharap dana ini segera tersalurkan. Tidak ada alasan molor.

"Kalau PHP kan kasihan. Sudah didata tapi tidak dapat. Ini peran pemerintah kota," paparnya.

Ditambahkan Reni, kalau misal dengan Rp.2,4 juta ternyata belum menuntaskan persoalan. Ini bisa menjadi bahan pertimbangan dan pemikiran pemerintah kota kedepan. "Apa intervensi pemerintah kota terhadap UMKM ini," pungkasnya. (pan)

Foto : Reni Astuti Wakil Ketua DPRD kota Surabaya.

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog