Skip to main content

Sebarkan Berita Hoax, Pemilik Travel Divonis 1 Tahun 2 Bulan Penjara

Mediabidik.com - Terdakwa Meyliana Kurniawan hanya bisa pasrah mendengar putusan hakim ketua di ruang Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Dirinya divonis setahun dua bulan dan denda Rp 5 juta subsider selama dua bulan penjara setelah terbukti menyebarkan berita bohong melalui akun instagram (Ig) travel miliknya.

Dalam postingan akun Ig-nya, warga Komplek Wira Asri II Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara itu mengabarkan adanya diskon 30 persen menginap di hotel The Apurva Kempinski, Bali.

Diskon tersebut diminati oleh saksi korban Abdul Yono, akan tetapi setelah datang ke hotel ternyata diskon yang ditawarkan penginapan tersebut hanya 10 persen. Bahkan penginapan yang ditawarkan terdakwa tidak tercatat dalam data hotel tersebut.

"Menyatakan, terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinakan membuat kerugian dalam transaksi eletronik. menjatuhkan pidana satu tahun dua bulan," ujar Ketua hakim, Selasa (11/8/2020).

Dalam sidang putusan tersebut, Meyliana yang didampingi oleh penasihat hukumnya mengaku akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Melalui penasihat hukumnya (PH) Janaek Situmeang dan Edi Saputra Tarigan tetap pada pledoi sebelumnya yang diajukan ke majelis hakim.

Putusan ini dinilainya sangat tidak sesuai dan memberatkan kliennya, menurutnya ada beberapa unsur yang tidak dapat terpenuhi selama persidangan. "Diantaranya, ada unsur setiap orang kebohongannya dimana. Terus yang jadi titik berat perkara ini adalah kerugiannya, disini kerugian korban sudah dikembalikan dan tidak da niat untuk berbohong," tutur Janaek.

Disamping itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Nizar mengatakan, dirinya masih pikir-pikir atas putusan tersebut. Karena menurutnya terlalu ringan dari tuntutan sebelumnya. "Pikir-pikir yang mulia," ucapnya.

Diketahui kasus ini membuat saksi korban mengalami kerugian sedikitnya Rp 6,4 juta, terdakwa dilaporkan saksi korban Abdul ke Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim pada (2/2) lalu di alamat rumahnya tersebut. Dalam kasus ini terdakwa dikenakan Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). (opan) 

FOTO: Terdakwa Meyliana saat jalani sidang online yang digelar di PN Surabaya, Selasa (11/8/2020). Henoch Kurniawan

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni