Skip to main content

Dinilai Rawan Penyebaran Covid, Komisi D Desak Pemkot Berikan Garansi Aman Pada Siswa

Mediabidik.com - Anggota Komisi D DPRD Surabaya Ibnu Shobir mengingatkan supaya pemkot Surabaya tidak terburu buru menerapkan proses belajar mengajar dengan cara tatap muka. Karena penyebaran Covid-19 yang masih tinggi.

Peringatan itu disampaikan menyusul rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk membuka Proses Belajar Mengajar (PBM) di 21 SMP ditengah pandemi Covid-19.

"Jika terburu buru resikonya pada nyawa, semua tidak ada yang tahu mereka ini OTG atau tidak, belum termasuk guru yang mengajar. Untuk jumlah siswa di Surabaya aja mencapai 500 ribu mulai TK, SD, SMP, SMA, belum termasuk guru," terangnya

Politisi PKS itu kembali mengatakan siapa yang bisa memberikan garansi aman, jika sekolah dibuka untuk proses belajar mengajar secara tatap muka. "Jika dipaksakan, pelajar dan guru harus mempunyai surat sehat terlebih dahulu" jelasnya.

Ibnu Shobir mengkhawatirkan kalau sekolah dipaksakan buka dengan tatap muka, bisa menjadi klaster baru. "Siapa yang mau bertanggung jawab jika itu terjadi," tambahnya.

Menurut Shobir semua yang terlibat belum siap kalau sekolah di buka, mulai dari guru maupun pelajar. Karena siap itu tidak hanya sarana saja, seperti menyiapkan Hand Sanitizer, tempat cuci tangan. Namun yang susah itu adalah mengendalikan perilaku baru, seperti menggunakan masker, atau mereka mau jujur jika sedang demam.

"Pengendalian sikap yang sulit jika sekolah dipaksa tatap muka," jelasnya.

Shobir kembali mengatakan, pendidikan harus tetap berjalan. "Sampai saat ini saya belum melihat pemkot melakukan pendampingan bagi siswa yang belajar di rumah yang menggunakan sistem daring," pungkasnya. (pan)

Foto : Ibnu Shobir anggota Komisi A Surabaya. 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni