Skip to main content

Antisipasi Kekerasan Terhadap Ulama, Komisi A Gelar Hearing Dengan ForKas

Mediabidik.com – Insiden kekerasan yang terjadi terhadap tokoh ulama di kota Solo, Pasuruan dan Tulungagung waktu lalu, mengundang keprihatinan Forum Komunikasi Arek Suroboyo (ForKas).

"Kami menyampaikan prihatin, hampir kasus seperti itu, antara masyarakat sipil berbenturan," ujar Hasanudin. Sabtu (29/08/2020) siang usai hearing dengan Komisi A di lantai 3 Kantor DPRD Kota Surabaya.

Atas kejadian itu, ia berharap, jangan sampai kejadian itu terjadi di Surabaya, karena menurut ia apalagi sebentar lagi pesta demokrasi Pilkada Surabaya 2020 nanti.

"Monggo lah kita saling menjaga," tutur Udin Sakera.

Kenapa pihaknya bersama perwakilan elemen masyarakat lainnya datang hearing, menurut ia, fenomena kejadian tersebut kemungkinan bisa juga pemicunya dari sini karena dewan perwakilan partai politik.

"Apalagi sebentar lagi, besok akan berkampaye di pilkada, yang bisa juga menjatuhkan lawan calon sehingga tanpa sadar menjadi pemicu konflik," ungkap Udin akrab sapaan Udin Sakera.

Dalam hearing, Ia juga menyinggung Satpol PP maupun Bakesbangpol soal beberapa insiden di Surabaya seperti gambar garuda dibela, bendera merah putih ditaruh dijadikan jarik dan tulisan NKRI disingkat Nasi Kulit Sego Irit.

"Inikan sebuah pelecehan, jangan sampai masyarakat dengan masyarakat lainya berbenturan atas ketidaktahuan itu," kata Udin Sakera

Seharusnya, menurut ia, Bakesbangpol ataupun satpol PP lebih sigap melihat fenomena itu, meskipun tidak perlu ada laporan bila perlu diturunkan kalau melihat fenomena tersebut.

"Inilah yang perlu kita antisipasi sehingga kami minta hearing dengan dewan dan tidak menutup kemungkinan kami juga akan dipanggil Polrestabes untuk audiensi," kata Udin Sakera.

Untuk itu, pihaknya berharap kepada dewan bersama sama menjaga Surabaya dan mengingatkan jangan sampai mengeluarkan stament yang berbau rasis maupun sara di Pilkada Surabaya 2020 nanti.

"Kami (ForKas) minta kepada dewan juga ikut Jogo Suroboyo untuk antisipasi kejadian itu,," pungkas Udin Sakera.

Menanggapi itu, Ketua Komisi A Pertiwi Ayu Krishna mengatakan, maksud dan tujuan FosKas dinilai baik dan tidak ada salahnya, bahkan Komisi A sangat menerima dengan lapang dada karena tujuannya baik.

"Dengan tujuan baik, tentu kami menerima dan akan melaksanakan dengan baik juga," ujar Ayu.

Penasehat Fraksi Golkar ini juga menyarankan kepada mereka mengingatkan jumlah anggota dewan hanya 50 orang diminta turun langsung seperti yang disampaikan oleh mereka tadi.

"Kalau diminta turun, kami punya bagiannya sendiri, tidak harus personil anggota dewan yang turun langsung, seperti yang disampaikan oleh mereka," kata Ayu.

Anggota dewan, kata Ia, hanya berjumlah 50 orang anggota dewan, sedangkan jumlah masyarakat kota surabaya 3 juta lebih, kalau dibagi satu anggota dewan menanggani 50 ribu orang.

"Sedangkan kepolisian saja 3000 personil dan masyarakatnya 3 juta lebih, sekian lalu bagaimana anggota dewan cara melayaninya seperti itu," ungkap Ayu.

Untuk itu, pihaknya juga berharap kepada mereka agar menjaga keinginannya sendiri dan menjaga kota Surabaya juga secara bersama sama tanpa ada arogansi bila perlu melakukan pendekatan dengan baik agar tidak terjadi kegaduhan.

"Pendekatan sangat penting sehingga agar tidak terjadi kegaduhan di kota Surabaya," pungkas Ayu.

Sementara itu, rapat dengar pendapat (Hearing) ini dihadiri salah satu perwakilan dari anggota Polrestabes Surabaya, Satpol PP Kota Surabaya dan Bakesbangpol linmas Surabaya berlangsung lancar. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni