Skip to main content

Ini Langkah Lucy Kurniasari, Setelah Mendapat Mandat Dari DPP

Mediabidik.com - Setelah mendapat mandat dari Dewan Pimpinan Partai (DPP) Demokrat, sebagai Plt Ketua DPC Demokrat Surabaya Lucy Kurniasari, langsung tancap gas.

Awal yang dilakukan adalah konsolidasi, dengan sebutan "Belanja Masalah", Lucy mendapati berbagai macam masalah. Baik yang ringan maupun berat. Semua itu diterima dengan baik.

"Setelah menerima amanah sebagai PLT Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya dari DPP, saya langsung menyiapkan kantor DPC yang representatif dengan perlengkapannya, 2 lantai dan dapat menampung hingga 150 orang yang terletak di Jln. Tenggilis Utara VI/2, Surabaya," kata mantan Ning Surabaya tahun 1986 ini. Rabu (24/6/20).

Gedung itu digunakan untuk rapat, diantaranya, konsolidasi dengan Pengurus Harian Terbatas (PHT) DPC Partai Demokrat Kota Surabaya pada 25 Oktober 2019. Hasilnya mengembalikan tugas dan fungsi (tupoksi) masing-masing unit kerja, selain mendengarkan persoalan (belanja masalah) yang dihadapi Pengurus Harian.

Selain itu, konsolidasi dengan Fraksi DPRD Partai Demokrat Kota Surabaya, termasuk memberikan arahan yang semestinya dilakukan Fraksi, pada 25 Oktober 2019.

"Melakukan Rapat Konsolidasi dengan PAC se Kota Surabaya, termasuk belanja masalah dan pemberian arahan mengenai tugas dan fungsi PAC, pada 26 Oktober 2019." ucapnya. 

Selain itu dia, mengundang Ketua BPOKK DPP, DPD, serta seluruh Pengurus DPC dan PAC pada 21 Desember 2019, untuk memberi Pendidikan Politik di Kantor DPC Partai Demokrat Kota Surabaya.

"Serta melakukan Outbond di Batu, Malang pada 21-22 Desember 2019, untuk pelatihan organisasi bagi Pengurus DPC dan Pengurus PAC untuk menyamakan pikiran dan langkah membesarkan partai, termasuk persiapan menghadapi Pilkada 2020." ungkapnya. 

Terkait Pikada Surabaya, Lucy mengatakan, melaksanakan Rapat Pleno Cabang dengan Pengurus DPC pada 21 Januari 2020. Agendanya Sosialisasi Desk Pilkada. Memberdayakan PAC dan Ranting dalam kegiatan turun ke konstituen sebagai Anggota DPR RI bersama mitra dalam rangka reses. "Mengikuti arahan-arahan DPP, termasuk mengikuti Kongres PD di Jakarta." imbuhnya. 

Selain melaksanakan Instruksi Ketua Umum No. 01 dengan membagikan APD, masker, hand sanitizer, alat semprot disinfektan, dan penyemprotan disinfektan di PAC dan RW.  Penyemprotan disinfektan masih terus berlangsung. 

Melaksanakan Instruksi Ketum 03 dengan membagikan 50.000 paket sembako dan pembagian makanan pengganti air susu ibu (MPASI) di semua PAC.

"Melaksanakan Instruksi Ketua Umum DPP Partai Demokrat No. 39 Tahun 2020 tentang Validasi Organisasi. Dalam validasi kami tetap memperhatikan hasil Muscab, kader potensial, tokoh masyarakat, dan kaum milenial." paparnya. 

Menindaklanjuti Instruksi No.40 Tahun 2020 tentang Pelaporan Aset Kantor DPC Partai Demokrat. Laporannya akan segera kami sampaikan.

Program KTA, DPC sudah menyiapkan perangkatnya (printer, komputer, dan alat cetak kartu). DPC Kota Surabaya melaksanakan launching pada 22 Juni 2020, pkl. 13.00 di Kantor DPC Partai Demokrat Kota Surabaya dengan target 10.000 KTA.

"Dan DPC Partai Demokrat Kota Surabaya dalam waktu dekat akan launching website," tambah anggota DPR RI Komisi IX ini. (pan) 

Foto : Lucy Kurniasari Plt Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya. 


Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni