Skip to main content

Komisi B Nilai Rapat Teleconference Dengan Pemkot Kurang Maksimal

Mediabidik.com - Dalam rangka mempercepat penanganan wabah virus corona Covid-19 di Surabaya, Senin (06/04/20) dilakukan rapat koordinasi antata DPRD Kota Surabaya dengan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini via teleconference.

Hanya saja, sejumlah anggota dewan menilai, rapat paripurna via teleconference dengan Walikota Surabaya tersebut belum maksimal.

"Sepertinya harus dilakukan rapat kembali walau via teleconference, agar uneg-uneg atau keluhan anggota dewan bisa tersampaikan langsung ke Walikota Risma." ujar Ketua Komisi B, Hj. Luthfiyah S.Psi kepada wartawan di gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (06/04/20).

Ia menjelaskan, rapat paripurna kali ini memang sangat berbeda dari sebelum-sebelumnya, karena kondisi saat ini yang tidak memungkinan bertemu secara fisik, jadi solusinya via teleconference.

"Tapi sekali lagi, rapatnya terlalu pendek waktunya jadi ga clear." tegasnya.

Politisi senior Partai Gerindra Kota Surabaya tersebut kembali mengatakan, banyak laporan dan keluhan dari masyarakat yang belum tersampaikan ke Walikota Risma, karena keterbatasan waktu. 

Hanya saja, ujar Luthfiyah, Ketua Dewan menyarankan, segala pertanyaan anggota dewan bisa disampaikan ke ketua, yang nantinya akan diteruskan ke Walikota Risma.

Sebagai Ketua Komisi B, kata Luthfiyah, sebenarnya ingin menyampaikan ke Walikota Surabaya, Tri Rismaharini misalnya soal pasar ada beberapa pasar yang ditutup. Terus, bagaiaman edukasi social distancing bagi pedagang pasar, ini yang akan kami sampaikan ke Risma.

"Nah penerapan social distancing di pasar tradisional apakah bisa?" tanya Luthfiyah.

Dirinya kembali menambahkan, harusnya Pemkot Surabaya mengedukasi pedagang pasar cari metode lain, dimana pembeli tidak harus bertemu langsung dengan penjual, dalam hal ini pedagang. "Kan bisa dengan online." terangnya.

Selain itu, operasional pasar bisa dibagi-bagi waktunya antar pedagang. Misalnya, di pasar tersebut ada 60 pedagang, hari Senin-Selasa 20 pedagang yang berhak berdagang, terus Rabu-Kamis 20 pedagang yang buka, dan Jumat-Minggi 20 pedagang yang operasional, jadi tidak menumpuk setiap harinya.

"Sehingga tidak terjadi konsentrasi pengunjung atau pembeli di pasar, ini salah satu bentuk edukasi social distancing. Ini yang kami usulkan ke Pemkot Surabaya." ungkapnya. (pan)

Foto : Lutfiyah Ketua Komisi B DPRD Surabaya.

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni