Skip to main content

Ini Tanggapan Komisi C Soal Banjir di Darmo Park Surabaya

Mediabidik.com - Dari Hasil dari hearing dengan dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DBMP) terkait banjir di Darmo Park Mayjend Sungkono pekan lalu. Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Baktiono mengatakan jika permasalahan banjir di Mayjend Sungkono sudah diperingatkan sejak 2019, tepatnya tiga bulan lalu terkait pembangunan box culvert belum tuntas. 

Bahkan, terdapat tembok hotel bintang 5 yang ambruk sehingga menimbulkan kemacetan dan penghambatan di area pembangunan. Juga terdapat garis police line di depan TVRI yang menunda pengerjaan pemasangan box culvert. 

"Kami mengharapkan agar police line segera dikoordinasikan dengan pihak kepolisian, agar box culvert disana bisa dipasang. Kalau tidak maka akan menimbulkan macet dan kalau hujan deras air tidak lewat saluran selokan, lewatnya di jalan raya. Ternyata apa yang kami sampaikan itu benar," jelas Baktiono saat diwawancara diruang Komisi C, Senin (20/1/2020). 

Penyebab dari banjir di wilayah Mayjend Sungkono, Baktiono mengungkapkan bukan karena pompa. Pasalnya, Komisi C sudah melakukan pengecekan di 58 rumah pompa. 

"Kami random pompa semua siap, penjaga bergantian sift 24 jam baik kemarau hujan mereka senantiasa stand by. Pompa listrik kami cek nyala, genset juga nyala, solar full tank semua," katanya. 

Selain itu, dalam hal pengendalian banjir, ia menyampaikan, pompa, penjaga pompa, genset, listrik di Surabaya sudah siap. 

Namun terdapat persoalan yang sangat krusial, lanjut Baktiono. Bahkan titik-titik banjir yang luar biasa, seperti di Mayjend Sungkono perlu mendapat perhatian khusus dari Dinas PU. 

"Komisi C sudah sidak kesana dan memperingatkan dan warning masyarakat harus segera ditindaklanjuti dalam proses pembangunan. Kalau tidak akibatnya kita tahu sendiri dan yang jadi korban masyarakat Surabaya," urai dia. 

Baktiono menyampaikan, Rabu (22/1) besok Komisi C akan mengundang Dinas PU dan Pemilik Darmo Park. Alasannya karena Pemkot Surabaya harus koordinasi dengan pengembang atau pimpinan yang ada di Darmo Park. 

Juga termasuk utilitas yang ada untuk  pelebaran box culvert yang mengganggu pagar sementara, akan dikoordinasikan di Komisi C. 

"Ada banyak saluran drainase yang dlalui kabel-kabel, ada yang perlu ditata kembali dan menjadi tanggung jawab bersama. Kerja sama antara pengembang di Darmo Park dan pemkot untuk kepentingan warga semua. Kalau tidak diselesaikan semua akan jadi korban," tambahnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan, Erna Purnawati mengatakan, di Surabaya masih ada titik genangan yang belum selesai dikerjakan. Seperti di Banyu Urip yang panjangnya 15 kilo meter sehingga semua masih progres. 

"Otomatis yang saluran yang dikonversi dari irigrasi menjadi drainase belum selesai, otomatis ada genangan di sekitaran areanya," pungkas Erna. (pan)

Foto : Baktiono Ketua Komisi C DPRD Surabaya

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni