Skip to main content

Dua Terdakwa Kredit Fiktif Bank BRI Ajukan Eksepsi

SURABAYA (Mediabidik) - Empat terdakwa dugaan korupsi kredit fiktif di Bank BRI Manukan disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Jumat (29/11/2019).

Mereka adalah, Nanang Lukman Hakim, mantan associate account officer (AAO) BRI Manukan serta tiga debitur fiktif, antara lain Lanny Kusumawati, Agus Siswanto dan Yano Oktafianus. Nanang dan Agus melalui pengacaranya mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).

Pengacara Nanang, M. Aris menyatakan, Nanang sebenarnya hanya kurang teliti sehingga kredit fiktif itu lolos hingga cair sampai Rp 9,6 miliar. Dia mengklaim Nanang bukan pelaku utama. Dia hanya mengurus permohonan kredit sampai pencairan dan menerima fee Rp140 juta.

"Pemalsuan semua dokumen-dokumen diatur sama Nur Cholifah dan Yogi. Mereka buron dan sebagai aktor utama. Tidak ada sepeser pun dari pencairan yang masuk rekening Nanang," ujar Aris di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Menurut dia, pimpinan cabang BRI Manukan semestinya terlibat. Alasannya, sebagai pihak yang memeriksa sampai menyetujui pencairan kredit fiktif tersebut. Namun, hanya Nanang yang ditangkap. Kredit menurutnya tidak akan bisa cair tanpa persetujuan dari pimpinan cabang.

"Nanang ini hanya lalai karena tidak memeriksa. Kenapa Pinca (pimpinan cabang) tidak dijadikan tersangka? Nanang laporan ke Pinca, mestinya Pinca yang bertanggungjawab," katanya.

Jaksa Harwiadi dan Arif Usman mendakwa keempat terdakwa bersama-sama korupsi dengan modus pengajuan ktedit modal kerja (KMK) fiktif. Nanang bersama dua koleganya, Nur Cholifah dan Yogi yang merupakan mantan karyawan BRI bekerjasama dengan Lanny, Agus dan Yano untuk membuat kredit fiktif. Mereka membuat sembilan debitur fiktif untuk mengajukan kredit Rp 10 miliar.

"Identitas debitur dipalsukan, surat izin usaha penerbitan perusahaan dan tanda daftar perusahaan debitur dipalsukan untuk memark-up agunan dan penggunaan kredit yang tidak sesuai dengan tujuan kredit," ujar jaksa Arif.

Terdakwa menggunakan nama-nama debitur fiktif. Salah satunya, Yano sebagai debitur fiktif dengan nama palsu Julil Abrori. Foto di dalam KTP Julil diganti dengan foto terdakwa. Pengangguran ini mengajukan kredit Rp 900 juta. Selain itu, Lanny juga menggunakan identitas karyawan panti pijat miliknya untuk mengajukan kredit fiktif. Ada pula nama nasabah BRI yang sudah mati dicatut. (opan)

FOTO: Tampak keempat terdakwa saat jalani sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya. Henoch Kurniawan

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni