Skip to main content

Bina 6 Perusahaan BUMD Milik Pemkot Agar Tidak Merugi

Mediabidik.com - Mendapatkan mandat dari walikota Surabaya untuk membenahi 6 perusahaan BUMD milik pemerintah kota Surabaya agar jangan sampai merugi dan tetap survive.

Kabag Perekonomian Hebi mengatakan, sehat tidaknya satu perusahaan ternyata bukan hanya dari laba, tetapi dari kinerja. Bagaimana ia memanfaatkan orang.
Misalnya satu orang itu, harusnya cukup, kenapa dipakai dua orang. Terus kemudian mana yang harus diprioritaskan untuk direvitalisasi. 

"Itu dia harus mengerti, dari situlah ada banyak hal bahwa perusahaan itu sehat dan bagus. Jadi ada ukurannya, dan tugas saya adalah membina perusahaan milik pemkot jangan sampai merugi, " terang Hebi, kepada BIDIK, Kamis (5/12/2019).

Hebi menyampaikan, saya melihat kebijakan pemkot itu, sebisa mungkin dari 6 perusahaan ini bisa mandiri, artinya tidak ada penyertaan modal seperti di kota kota lain. PD Pasar itu ada penyertaan modal, terus kemudian PDAM pasti ada penyertaan modal disana. Kemudian, apapun itu perusahaan daerah tiap tahun ada penyertaan modal. 

"Nah, kebijakan kita tidak demikian, harus bisa ditutup dan dikerjakan oleh hasilmu. Karena kamu merupakan perusahaan, karena perusahaan harus survive tanpa ada penyertaan modal, intinya kesana," tuturnya.

Lebih lanjut Alumni ITS jurusan kimia ini menambahkan, selama ini kebijakan pemkot itu, yang dulunya ada penyertaan modal, kemudian itu tidak berkembang dan itu yang membuat kolap. Nah inilah yang sekarang kita tata biar ngak kolap.

"Yang terpenting bagi saya, biaya operasional tidak melebihi dari pendapatan yang didapat, paling tidak ada gen yang lebih tinggi. Itu yang menguntungkan, sisa dari untung ini untuk merevitalisasi dan membayar hutang hutang sebelumnya yang harus dibayar dan tidak dibayarkan, "ungkapnya.

"Nah, Itulah tugas saya yang mengatur 6 perusahaan tersebut, agar terus operaaional. Karena apa, disana kita punya karyawan yang harus mencukupi kebutuhan keluarganya, kalau ini sampai bangkrut dan ditutup, kasihan keluarga mereka, "pungkasnya.

Perlu diketahui 6 dari 7 perusahaan BUMD milik pemkot Surabaya yakni, PD Pasar Surya, PD RPH, PDTS KBS, PDAM Surya Sembada, PT BPR (Bank Perkreditan Rakyat dan PT SKU dan PT SIER dimana penyertaan modal pemkot ke PT SIER hanya 25 persen, dan 2 dari 6 perusahaan BUMD milik pemkot saat ini mendapat sorotan adalah PD Pasar Surya dan PD RPH. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni