Skip to main content

Pemkot Siapkan Anggaran Perbaikan Balai RW/RT Melalui Dana Kelurahan

SURABAYA (Mediabidik) - Untuk perbaikan atau renovasi Balai RW dan RT di kampung kampung yang ada di kota Surabaya sekarang tidak perlu bingung lagi. Pasalnya pemerintah kota Surabaya sudah menyiapkan anggaran untuk perbaikan Balai RW dan RT melalui Dana kelurahan lewat Musrenbang dan sudah dianggarkan dari APBD kota Surabaya tahun 2020.

"Untuk balai RW berkaitan dengan Musrenbang, bahwa setiap tahun dulu sudah mengalokasikan dana 1 miliar untuk setiap kelurahan," ujar Hermas Thony Wakil Ketua DPRD Surabaya, saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (28/11/2019). 

Akan tetapi, ia mengatakan, sekarang ini berbeda karena di bawah naungan Undang Undang yang harus diikuti, dan untuk dana kelurahan nilainya sekarang bertambah sekitar Rp3-4 miliar. 

"Dari proses penganggaran itu ada proses-proses perencanaan yang sudah kita berikan satu keleluasaan," katanya.

Memang, menurut Politisi Gerinda ini, sistim peraturannya memberikan keleluasaan kepada pihak masyarakat ditingkat bawah RT/RW untuk mengusulkan sesuai dengan permasalahan yang ada juga progam yang dibutuhkan.

"Untuk sekarang kita sudah memulai membuka pembenahan balai RW lebih dulu," paparnya. 

Kenapa begitu (RW) dulu, menurut ia, karena RW itu menjadi satu institusi yang cukup strategis apalagi kita melihat bahwa dalam satu kawasan itu ada beberapa zonasi yang paling tertib.

"Secara zonasi adalah RW, ada kewilayahan pembagian sehingga ada wilayah wilayah itu terbagi habis," katanya. 

Dengan ini, ia menjelaskan, konsep yang paling pas adalah kita tawarkan revitalisasi bangunan, skruktur, dan fungsi. 

"Jadi 3 R yang kita sampaikan kepada eksekutif untuk dilaksanakan," pungkasnya. (pan)

Foto : Hermas Thony Wakil Ketua DPRD Surabaya

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni